Irjen Herman Bertemu Parpol

Jakarta, Kompas – Mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Surjadi Sumawiredja bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Herman membantah dirinya berpolitik.

Dia hanya berharap kejadian dugaan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Jatim tidak terjadi pada Pemilu 2009.

Pertemuan dilakukan di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (18/3). ”Kebetulan ketua partai ingin tahu apa yang terjadi. Saya memberikan informasi. Semua kan berhak tahu,” katanya.

Herman mengaku, ia juga diminta menjelaskan soal perkara dugaan pemalsuan DPT di Bangkalan dan Sampang dalam Pemilihan Kepala Daerah Jatim kepada sejumlah ketua partai politik.

Seperti diberitakan (Kompas, 17/3), Herman menyatakan kekecewaannya atas intervensi Mabes Polri terhadap perkara pemalsuan DPT pada Pilkada Jatim. Herman lantas mengundurkan diri dari Kepolisian Negara RI.

Menurut Herman, perkara dugaan pemalsuan DPT di Sampang dan Bangkalan pada Pilkada Jatim harus dituntaskan. Apabila Mabes Polri menyatakan tidak cukup bukti sehingga perkara harus dihentikan, mestinya dinyatakan di depan publik.

Ditanya mengenai kentalnya kesan politik dalam perkara manipulasi DPT itu, Herman menjawab, ”Ini memang perkara pidana politik. Ini pemalsuan politis, bukan pidana biasa.”

Herman menambahkan, perkara yang ia tangani adalah contoh di Jatim. ”Bagaimana kalau terjadi di Indonesia? Kalau terjadi, saat ada yang menang, kan bisa chaos. Bagaimanapun, soal ini harus dibuka,” katanya.

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengatakan, pemerintah terus memonitor dan segera melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan DPT yang masih belum kelar dan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam Pemilu 2009.

Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam Negeri bertugas memonitor dan melakukan koordinasi dengan KPU. ”Soal DPT adalah domain KPU. Kami tidak mau ikut campur. Tetapi, monitoring dan koordinasi terus kami lakukan. Segera kami akan berkoordinasi dengan KPU,” ujar Mardiyanto seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kantor pajak di Jakarta.

Terkait dengan dugaan manipulasi DPT di Jatim, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri enggan berkomentar saat ditanya kelanjutan proses hukumnya. Saat ditanya apakah proses hukum atas dugaan manipulasi DPT itu akan dilanjutkan, Bambang buru-buru menjawab, ”Tidak, tidak. Nanti saja, ya.”

DPT bermasalah

Berbagai persoalan diduga masih menyertai DPT di sejumlah daerah. Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung menyampaikan temuan manipulasi DPT Pemilu Legislatif 2009 di Trenggalek, Magetan, dan Ngawi, Jawa Timur. Manipulasi, antara lain, menggunakan modus nomor induk kependudukan (NIK) yang digandakan untuk beberapa pemilih serta pemilih dengan NIK dan nama sama, tetapi tempat dan tanggal lahir serta alamat berbeda.

”Kami minta KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk mengecek kembali DPT. Kalau memang ada pelanggaran hal ini, KPU segera umumkan kepada publik. Daripada hasil pemilu rawan gugatan karena ketidakpuasan parpol karena merasa ada manipulasi data yang ada,” kata Pramono.

Di Semarang, KPU Jawa Tengah meminta instansi terkait segera menyesuaikan data dengan jumlah DPT yang sudah direkapitulasi ulang.

Ketua KPU Jawa Tengah Ida Budhiati, Selasa di Kota Semarang, menyatakan, instansi terkait yang memerlukan kejelasan DPT bisa langsung menghubungi Kantor KPU Jateng di Jalan Veteran, Semarang.

”Kesamaan jumlah DPT itu penting supaya tidak menimbulkan salah. Perlunya menyamakan jumlah DPT sangat mendesak, apalagi pemilu tinggal 26 hari lagi,” kata Ida Budhiati.

Sementara itu, Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, bingung karena sebagian dari warganya belum terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilu mendatang.

Sekretaris PPS Desa Ngalang, Kecamatan Nglipar, Gunung Kidul, Suharyanta mengatakan, sebagian dari warga desa terpaksa tidak bisa ikut pemilu karena kesalahan prediksi tentang pemilih tambahan.

Tidak terdaftarnya warga juga terjadi di Bandung. Sejumlah warga mengaku tidak terdaftar dalam DPT. Namun, umumnya warga malah tak memedulikannya. ”Tak apa-apa. Pemilu kan bukan untuk saya, tapi untuk calon presiden dan wakil rakyat,” kata Reza, kuli bangunan, warga Kelurahan Sekeloa.

Ketua KPU Kota Bandung Heri Sapari menjelaskan, masih banyak warga yang belum terdaftar dalam DPT, sebab KPU tidak memberi tahu mereka.

Di Malang, mantan calon gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, berharap agar semua pihak, termasuk polisi, tidak malu meralat jika memang terjadi kekeliruan terkait dengan Pilkada Jatim beberapa waktu lalu.

Khofifah berharap Kepala Polda Jatim Brigjen (Pol) Anton Bachrul Alam menelusuri lagi persoalan DPT Pilkada Jatim.

Menanggapi hal itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, Fitriyah, mengatakan, kisruh akurasi DPT akan terus terjadi karena sistem politik terlalu mengandalkan mobilisasi pemilih. Proses penyusunan DPT itu sendiri sebenarnya sejak awal pendataan hingga terbit daftar pemilih sementara juga melibatkan pengurus partai politik.
(IDR/INU/NWO/WHO/DIA/ APA/CHE/WHO/ENG/ WKM/MHF/SF)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: