Yang terkini dari Anjuran Sudinakertrans

Yang terkini dari Anjuran Sudinakertrans

Jum’at tanggal 27 pebruari 2009 kita menerima surat anjuran yang dikeluarkan oleh Sudinakertrans yang isinya menerangkan tentang pandangan mereka terhadap permintaan kita untuk diperlakuan setara atas isu perubahan formulasi bonus seperti yang berlaku di PT(persero) Pelabuhan Indonesia II.

Sudinakertrans sesuai dengan kapasitasnya mengeluarkan anjuran bahwa apa yang menjadi permintaan serikat pekerja tentang perubahan formulaasi bonus adalah sesuatu yang sudah seharusnya diterima. Dalam hal pengambilan keputusan anjuran, pastinya mereka menggunakan acuan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu acuan itu sudah pasti adalah undang-undang ketenagakerjaan dan dasar hukum lainnya. Artinya bahwa bahwa kalaupun serikat pekerja bersikukuh atas permintaannya, adalah sesuatu yang memang tidak mengada-ada. Hal lain yang juga harus kita perhatikan disini adalah tentang terungkapnya fakta bahwa pekerja TPK Koja sebenarnya adalah merupakan sebuah intstitusi yang seharusnya diperlakukan sebagai salah satu unit usaha dari PT (persero) Pelabuhan Indonesia II atau PT Hutchinson Port Indonesia.

Yang artinya pekerja TPK Koja adalah juga pekerja dari PT.(persero) Pelabuhan Indonasia II atau PT. Hutchinson Port Indonesia.
Kembali kepermasalahan hak yang diberikan tahunan kepada para pekerja, manajemen TPK Koja menerapkan standard ganda. Segala bentuk fasilitas yang didapat oleh pekerja TPK Koja merupakan fasilitas terpisah dari induk perusahaan. Tetapi segala bentuk kewajiban selalu mengacu pada induk perusahaan dalam hal ini adlah PT (persero) Pelabuhan Indonesia II.

Dalam hal ini bisa dirujuk tentang bonus tahunan pekerja yang memang dipermasalahkan. Dimulai dari risalah umum pemilik tahun 2006. Dalam risalah itu disebutkan di halaman 4(empat) bahwa formula penghitungan biaya bonus agar mengacu pada formula yang telah ditetapkan oleh Direktorat Personalia dan Umum PT(persero) Pelabuhan Indonesia II. Tapi pada perjalannya yaitu pada bulan April 2008, terbit Surat Keputusan Direksi PT(persero) Pelabuhan Indonesia II yang merubah formulasinya.

Maka serikat pekerja meminta diadakannya dialog tentang adanya perubahan dimaksud agar bisa diterapkan di TPK Koja, antara manajemen TPK Koja dengan serikat pekerja TPK Koja.

Namun manajemen TPK Koja, dalam hal ini Direktur SUM, sama sekali tidak bersifat akomodatif. Karena ketika serikat pekeja meminta untuk diadakannya dialog yang terbuka, Direktur SUM dimaksud sama sekali tidak memberi respon yang seharusnya menjadi kewajiban seorang Direktur. Bahkan sampai ditingkat dilakukannya mediasi di Suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi pun, Diretur dimaksud mengutus delegasi hanya dengan kuasa mendengar jika diperlukan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: