Ternyata….KSO TPK KOJA CACAT HUKUM

Ternyata….KSO TPK KOJA CACAT HUKUM

TPK Koja adalah terminal petikemas di tanjung priok yang dibangun dan dikelola oleh PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT Humpuss Terminal Petikemas yang meliputi panjang dermaga 650 M, lapangan penumpukan petikemas (container yard)-utilitas-dan jalan lingkungan seluas 30,6 Ha, 6 unit container crane, 21 unit transtainer (RTG), 40 head truk dan 50 chasis.

Perjanjian kerjasama pembangunan dan pengeloaan dua perusahaan tersebut dituangkan dalam Perjanjian No. HK 566/6/4/PI.II-94 dan 001/HTP-PI.II/VIII/1994 yang kemudian diamandemen menjadi Addendum Perjanjian No. HK 566/2/12/PI.II-99 dan 0012/HTP.PI.II/ADD/III/99.

TPK Koja saat itu dibangun dengan kapasitas produksi (throughput) sebesar 1 juta TEUs per tahun. Dikarenakan krisis ekonomi tahun 1998 yang disusul dengan tumbangnya rezim orde baru pada tahun 2000 aset PT Humpuss Terminal Petikemas (selanjutnya disebut HTP) yang ditanam di KSO TPK Koja dijaminkan di BPPN. Kemudian melalui BPPN inilah kepemilikan HTP diambil alih atau dibeli oleh Ocean Deep Invesment Holding Ltd.(59,6%) dan Ocean East Invesment Holding Ltd.(40,4%) yang berbadan HUKUM Mauritius dan selanjutnya HTP berubah nama menjadi PT Ocean Terminal Petikemas yang berbadan hukum asing. Pada tanggal 28 agustus 2000 berdirilah PT Ocean Terminal Petikemas yang berbadan hukum Indonesia dan akhirnya berubah lagi menjadi PT Hutchison Port Indonesia (selanjutnya disebut PT HPI) pada tanggal 14 agustus 2007. PT HPI adalah anak perusahaan Hutchison Port Holding yang berpusat di Hongkong yang merupakan operator terminal dunia yang memiliki 70 pelabuhan di 24 negara.

Hingga saat ini TPK Koja telah beroperasi lebih dari 10 tahun dengan troughput tertinggi dicapai pada tahun 2008 lalu yaitu sekitar 705.000 TEUs dengan keuntungan bersih hampir 500 Milyar rupiah. Dengan kesepakatan pembagian keuntungan 48.12% untuk pelindo II dan 47,88% untuk HPI.

Namun siapa sangka dibalik keberhasilan TPK Koja tersimpan problematika hokum yang pelik dan apabila tidak segera diselesaikan akan mengancam eksistensinya sebagai badan usaha. Problematika itu adalah :

1. Pendirian KSO TPK Koja adalah cacat Hukum
Cacat hukum dalam pengertian ini adalah secara formal maupun material. Secara formal dapat dilihat dari Subyek Hukum yang melakukan Perikatan Perjanjian. Seperti diketahui dasar pendirian dari KSO TPK Koja adalah Perjanjian Induk antara PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan PT. Humpuss Terminal Petikemas(HTP). Namun secara de facto kepemilikan HTP sudah beralih kepada PT Hutchison Port Indonesia (HPI). Peralihan kepemilikan ini tidak disertai dengan perubahan Subyek Hukum yang mengadakan perikatan. Sehingga akibatnya sampai sekarang hubungan antara Pelindo II dengan HPI tidak mempunyai dasar perikatan secara legal.Tidak ada dokumen hokum yang dapat dijadikan bukti bahwa keduanya mempunyai perikatan hukum dalam pendirian dan pengelolaan KSO TPK Koja.

Dikarenakan secara formal cacat maka secara material pun otomatis cacat. Akibatnya perbuatan hukum dari perikatan hukum yang cacat adalah cacat. Surat Keputusan Bersama, Korespondensi, risalah Rapat Umum Pemilik dan keputusan-keputusan lainnya yang dikeluarkan Pelindo II bersama HPI dalam kaitannya dengan KSO TPK Koja menjadi tidak sah.

Materi lainnya yang menyebabkan secara material perikatan tersebut cacat hukum adalah keberadaan pihak ketiga yang menjadi obyek perjanjian yaitu karyawan. Dalam perikatan hukum 2(dua) pihak maka hal hal yang diatur hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Tidak bisa ada pihak lain (dalam hal ini karyawan) yang dilibatkan atau dijadikan obyek dari perjanjian tersebut.

2. Proses pengelolaan dari obyek perikatan perdata adalah cacat hukum.
KSO TPK Koja adalah obyek dari perikatan perdata antara Pelindo II dan HTP. Keberadaan obyek ini untuk melakukan pengelolaan sebuah terminal petikemas sebagaimana lazimnya sebuah badan usaha. Karenanya obyek yang mirip badan usaha tersebut juga memiliki perangkat-perangkat seperti sebuah perusahaan yaitu Manajemen yang dipimpin direktur utama,karyawan,prosedur kerja, laporan keuangan, audit, RUP, PKB dll. Namun sejatinya badan usaha tersebut tidak berbentuk BADAN HUKUM.

Di sinilah letak ironinya sebuah obyek perikatan perdata biasa tetapi bisa mengelola usaha yang omsetnya mencapai hampir 700 milyar setahun dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti membuat kontrak dengan pihak ketiga, mengenakan tittle direktur dan mempekerjakan karyawan. Seharusnya Manajemen TPK Koja tidak dapat melakukan perikatan dalam bentuk perjanjian kerja dengan karyawan kecuali secara sah mewakili pemilik. Kenyataannya Manajemen TPK Koja memposisikan dirinya sebagai majikan seolah-olah badan usaha yang berbadan hukum. Tanggung jawab dari perbuatan hokum manajemen TPK Koja berada pada manajemen TPK Koja sendiri,Dewan Pengawas, Pelindo II dan HPI secara tanggung renteng.

Dalam paradigma hukum seperti ini berarti setiap perbuatan/keputusan hukum yang dikeluarkan Pelindo II atau HPI harus berakibat hukum kepada unit/badan usaha yang belum berbadan hukum, dalam hal ini TPK Koja. Dengan demikian SK-SK yang dikeluarkan Pelindo II berlaku juga untuk TPK Koja, termasuk SK direksi tentang BONUS untuk karyawan. ARTINYA KALAU PEKERJA TPK KOJA MENUNTUT BONUS 7% LABA SEPERTI HALNYA BERLAKU DI PELINDO II ADALAH SAH ADANYA.

3. Hubungan Hukum Karyawan TPK Koja dengan manajemen TPK Koja, Pelindo II dan HPI
Karyawan TPK Koja sebagai penerima pekerjaan dari manajemen TPK Koja tidak sah secara hokum karena sebagai pemberi pekerjaan TPK Koja tidak berbadan hukum. Akan lebih kontradiktif lagi apabila kenyataannya usaha yang dikelolanya adalah bisnis pokok pelabuhan(core bisnis). Sesuai UU No. 13 tahun 2003 pasal 64 dan 65 sebuah perusahaan outsourching sekalipun Cuma mengelola bisnis pendukung(bukan core bisnis) harus berbadan HUKUM. Nah, TPK Koja yang mengelola bisnis pokok dan mempekerjakan karyawan tetapi tidak berbadan hukum adalah PELANGGARAN.

Karena persoalan di atas maka secara hukum karyawan TPK Koja adalah karyawan Pelindo II atau HPI mengingat usaha terminal petikemas di TPK Koja adalah milik dari kedua perusahaan tersebut. Selain memang keputusan keputusan apapun yang berkaitan dengan TPK Koja termasuk kesejahteraan karyawan secara material diambil dalam Pelindo II bersama HPI. Secara formal normative saja manajemen TPK Koja menyalin ulang keputusan tersebut dalam bentuk surat keputusan manajemen. Dengan demikian memang benar adanya bila disebut TPK Koja hanya merupakan sebuah unit usaha milik Pelindo II dan HPI yang day to day masih dikontrol pemiliknya.

Kesimpulan
KSO TPK Koja adalah cacat hukum secara formal dan material baik dalan proses berdirinya maupun dalam proses pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keabsahan pada perikatan atau hubungan industrial antara manajemen TPK Koja dengan Karyawan.

Perbuatan hukum Pelindo II dan HPI berakibat hukum pada unit usaha yang belum berbadan hukum termasuk hubungan industrial dengan karyawan TPK Koja.

Perbuatan Hukum dari badan usaha yang belum berbadan hukum menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng antara manajemen TPK Koja,Pelindo II, dan HPI.

Solusi
KSO TPK Koja harus segera menjadi BADAN HUKUM /Perseroan Terbatas sehingga :
1. Karyawan TPK Koja sah sebagai penerima kerja dengan PT. TPK Koja sebagai pemberi kerja.
Sebelum TPK Koja menjadi badan hukum segala perbuatan hukum pelindo II dan HPI berakibat hukum terhadap Badan Usaha yang belum Badan Hukum miliknya (TPK Koja) termasuk SK

2. TPK Koja adalah terminal petikemas di tanjung priok yang dibangun dan dikelola oleh PT(Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT Humpuss Terminal Petikemas yang meliputi panjang dermaga 650 M, lapangan penumpukan petikemas (container yard)-utilitas-dan jalan lingkungan seluas 30,6 Ha, 6 unit container crane, 21 unit transtainer (RTG), 40 head truk dan 50 chasis. Perjanjian kerjasama pembangunan dan pengeloaan dua perusahaan tersebut dituangkan dalam Perjanjian No. HK 566/6/4/PI.II-94 dan 001/HTP-PI.II/VIII/1994 yang kemudian diamandemen menjadi Addendum Perjanjian No. HK 566/2/12/PI.II-99 dan 0012/HTP.PI.II/ADD/III/99. TPK Koja saat itu dibangun dengan kapasitas produksi (throughput) sebesar 1 juta TEUs per tahun. Dikarenakan krisis ekonomi tahun 1998 yang disusul dengan tumbangnya rezim orde baru pada tahun 2000 saham PT Humpuss Terminal Petikemas (selanjutnya disebut HTP) sebesar 100% dijual kepada Ocean Deep Invesment Holding Ltd.(59,6%) dan Ocean East Invesment Holding Ltd.(40,4%) yang berbadan Mauritius dan selanjutnya HTP berubah nama menjadi PT Ocean Terminal Petikemas yang berbadan hukum asing. Pada tanggal 28 agustus 2000 berdirilah PT Ocean Terminal Petikemas yang berbadan hukum Indonesia dan akhirnya berubah lagi menjadi PT Hutchison Port Indonesia (selanjutnya disebut PT HPI) pada tanggal 14 agustus 2007. PT HPI adalah anak perusahaan Hutchison Port Holding yang berpusat di Hongkong yang merupakan operator terminal dunia yang memiliki 70 pelabuhan di 24 negara. Hingga saat ini TPK Koja telah beroperasi lebih dari 10 tahun dengan troughput tertinggi dicapai pada tahun 2008 lalu yaitu sekitar 70.000 TEUs dengan keuntungan bersih hampir 500 Milyar rupiah. Dengan kesepakatan pembagian keuntungan bonus 7% laba untuk karyawan.

Karyawan melalui Serikat Pekerja TPK Koja akan melakukan upaya Litigasi melalui perundingan bipartite, mediasi dep Naker & Trans , Pengadilan Hubungan Industrial serta melakukan gugatan kepada Pengadilan Umum. Selain itu juga akan menempuh jalur non litigasi yang melibat seluruh stake holder pelabuhan, pemerintah,DPR dan jaringan international.

Satu Tanggapan

  1. Bravo..Maju terus!! Tapi inget, jangan sampe jadi bumerang!! Ibarat film “Tour Of Duty”..semua perlengkapan & peralatan harus siap di panggul, nah serangan pendukung dari atas harus di siapin juga tuh. Memang susah kalo kita pengen jadi orang yg mendapat perlakuan adil, patriotisme & nasionalisme…wesss MaJOu TerRRUss!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: