Aturan Pelaksana UU Pelayaran Harus Berpihak kepada Pekerja

Selasa, 13 Mei 2008
JAKARTA (Suara Karya): Koalisi Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia mengingatkan, pelaksanaan Undang-Undang Pelayaran yang baru harus lebih memihak kepada para pekerja.

Mereka juga mengancam akan menjegal segala bentuk upaya pemerintah yang memberikan peluang kepada pihak asing untuk menguasai pelabuhan di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan pimpinan tujuh serikat pekerja (SP) saat mendeklarasikan Koalisi Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok (KPPTP/Tanjung Priok Dockers Coalition) di halaman parkir Jakarta International Container Terminal, Jakarta, kemarin. Karena itu, para pekerja pelabuhan meminta agar pemerintah mencantumkan masalah kesejahteraan pekerja kepelabuhanan dalam peraturan pemerintah (PP) yang merupakan peraturan pelaksana UU Pelayaran.

“Kami sepakat akan mencermati pelaksanaan UU Pelayaran dan mengawal peraturan pemerintahnya yang sedang dibahas. Ini dilakukan agar nasib karyawan Pelindo, JICT, Koja, dan pekerja pelabuhan bisa lebih baik dari sekarang,” kata Ketua SP TPK Koja, Irwan Setiabudi.

Koalisi Pekerja Pelabuhan Tanjung Priok (KPPTP) beranggotakan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II (SPPI-II) cabang Tanjung Priok, SP Jakarta International Container Terminal (JICT), SP Terminal Peti Kemas (TPK) Koja, SP Tanjung Priok Car Terminal (TPCT), SP Rumah Sakit Pelabuhan (RSP), SP Multiterminal Indonesia (MTI ), dan SPPI-II cabang Sunda Kelapa.

Ketua SP Pelabuhan Tanjung Priok Kirnoto mengatakan, tahap pertama KPPTP akan mencermati pelaksanaan UU Pelayaran, terutama mewaspadai masuknya kepentingan asing yang akan menggerogoti pelabuhan. Dan sebagai bentuk ketidakpuasan pekerja pelabuhan, SPPI-II segera mengajukan uji materil terhadap UU Pelayaran ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, Sekjen SP JICT Tomi Irawan mengatakan, KPPTP pada 21 Mei nanti akan mengundang serikat pekerja pelabuhan seluruh Indonesia dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional. Dalam acara ini sekaligus dibicarakan rencana pembentukan Solidaritas Nasional Pekerja Pelabuhan.

Otoritas

Di lain pihak, pemerintah diminta segera membentuk badan otoritas pelabuhan (OP) untuk menggantikan tugas pokok PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang telah dicabut seiring disahkannya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pembentukan OP itu sangat mendesak untuk menghindari stagnasi bila UU Pelayaran sudah sepenuhnya dilaksanakan.

Desakan ini mengemuka dalam diskusi meja bundar yang dilaksanakan Badan Litbang Dephub kemarin. Diskusi itu diikuti unsur pemerintah, BUMN perusahaan pelayaran, asosiasi pakar, dan penelitian.

Tampil sebagai pembicara Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Ir Soegiyono dan pakar transportasi Hidayat Mao SH.

Diskusi itu menyimpulkan perlu segera dibentuk pelatihan PNS calon pejabat di OP dengan muatan substansi manajemen kepelabuhanan, perencanaan, dan pembangunan pelabuhan, perekonomian dan keuangan pelabuhan, operasional pelabuhan, dan lainnya.

Kepala Badan Litbang Dephub Denny Siahaan mengatakan, hasil diskusi juga meminta pemerintah memperhatikan usulan untuk memacu kinerja pelayaran.

Namun pola penggajian pegawai OP disamakan dengan pola penggajian pada badan-badan otoritas yang ada saat ini, seperti Otorita Batam. (Syamsuri S)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: