TPK Koja tidak Comply ISPS Code : Bukan masalah Makam Keramat

Tidak Comply ya …tetap tidak Comply, jangan berkilah….!

Selang beberapa hari setelah TPK Koja dinyatakan tidak mengimplementasikan ISPS Code oleh US Coast Guard yang dipublikasikan oleh konsulat Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat pada tanggal 26 February 2008 segera managemen Koja menerapkan langkah-langkah reaktif sebagai respon atas berita tsb. Diantaranya menghubungi Kedutaan Besar Amerika yang pada akhirnya ditolak  karena mereka hanya mau melayani pemerintah dalam hubungan G to G bukan private atau perorangan, Departemen Perhubungan, Administrator Pelabuhan (AdPel) dan RSO (Recognized Security Organization) dan puncaknya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2008 dimana Dirut berusaha meyakinkan BOD, custumer/shipping line, Serikat Pekerja dan karyawan dengan mendatangkan personil RSO ‘New Horizon’ untuk menjelaskan apa dan bagaimana ISPS code di TPK Koja. Dari pertemuan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :   

1. Pihak yang berhak mengeluarkan sertifikasi ISPS Code adalah pemerintah RI dalam hal ini Departemen Perhubungan

2. TPK Koja sudah comply ISPS Code sejak tahun 2004

3. Hasil visit dari US Coast Guard pada bulan Agustus 2007 menemukan :

– Keberadaan Makam perlu disediakan akses khusus

Port Facility and Security Plan (PFSP) belum ditinjau ulang

– Inspeksi penerapan ID Card belum maximal

– Lalu lintas menuju TPK Koja tidak diatur sehingga menimbulkan kemacetan

– Daerah terbatas (line 1) tidak steril (banyak orang dan kendaraan lalu lalang dengan bebas)

Mari kita telaah satu per satu hasil  di atas. Di Indonesia ISPS Code sudah berlaku efektif sejak 1 Juli 2004 terhadap kapal yang melayani rute international dan pelabuhan international. ISPS Code merupakan hasil konferensi anggota IMO (International Maritime Organization) pada desember 2002 di Inggris  yang mengamanatkan Sefety Life at Sea 1974 Bab XI – 2. Inti aturan tersebut adalah masalah pengamanan maritim, pencegahan, dan peraturan yang mengatur antisipasi terorisme terhadap kapal dan pelabuhan. Jika  Pelabuhan Indonesia tidak memenuhi ISPS Code maka kapal yang telah berlabuh di Indonesia akan ditolak di Pelabuhan Asing dan tidak akan ada kapal Asing yang akan masuk Indonesia. Jadi ISPS Code sudah menjadi standar IMO dan Indonesia telah meratifikasinya.

Sebagai anggota IMO  dan  telah meratifikasi ketentuan ISPS Code, Pemerintah Indonesia mempunyai konsekuensi untuk memastikan dan mengontrol agar setiap pelabuhan di Indonsia bisa comply ISPS Code. Bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan Pelabuhan tersebut terancam menjadi pelabuhan domestik. Dalam konteks ini memang logis kalau pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan mempunyai kewenangan untuk menilai apakah sebuah pelabuhan telah mengimplementasikan ISPS apa belum.

Namun terkait dengan status TPK Koja yang tidak comply ISPS Code saat ini bukan berada didalam konteks sebagai anggota IMO, namun sebagai negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan AS. Oleh karena yang mempunyai kepentingan adalah AS maka tim yang bertugas untuk menilai suatu pelabuhan adalah  sebuah badan yang ditunjuk oleh pemerintah AS yaitu US Coast Guard (bukan Departemen Perhubungan). Sanksi dan ketentuan yang berlaku pada sebuah pelabuhan yang dinilai tidak comply pun merujuk pada Undang Undang AS,yaitu MTSA 2002. Hal ini Sangat mudah dipahami karena berita tentang tidak comply-nya TPK Koja dalam ISPS Code berasal dari Kedutaan Amerika Serikat.

Konsekuensi yang timbul terhadap pelabuhan yang signifikan tidak meng implementasikan ISPS code adalah pemberlakukan PSA (Port Security Advisory) 1 – 08 efektif berlaku mulai tanggal 10 Maret 2008. PSA 1 – 08 adalah seperangkat prosedur keamanan ekstra yang harus dilakukakan pelabuhan yang bersangkutan agar kapal-kapal yang pernah berlabuh dapat diterima masuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan AS. Ketentuan ini harus diberlakukan pada 5 (lima) pelabuhan terakhir sebelum masuk ke pelabuhan di AS. Dengan demikian apabila ada kapal yang singgah di TPK Koja yang tidak comply ISPS Code bila akan melanjutkan perjalanan ke AS maka TPK Koja dan 4 (empat) pelabuhan berikutnya harus menerapkan PSA 1 – 08. Sebuah ketentuan yang cukup merepotkan bagi kapal ybs dan juga pelabuhan yang hendak disinggahinya.  Walhasil bila ingin leluasa pasti kapal tersebut akan menghindari sandar di TPK Koja.

Dari uraian di atas jelas bahwa ISPS Code dalam kasus ini adalah untuk kepentingan AS tidak ada kaitannya dengan Departemen Perhubungan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari kronologi sbb:

1. The Maritime Transportation Security Act of 2002 (MTSA) memberi mandat kepada US Coast Guard untuk mengevaluasi efektivitas upaya anti-terorisme di Pelabuhan-Pelabuhan luar negeri dan mengatur ketentuan masuk bagi kapal yang akan masuk AS dari Negara-negara yang tidak comply ISPS Code.

2. US Coast Guard bersama Dirjen Perhubungan Laut dan AdPel melakukan kunjungan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dalam kurun waktu 2005 – 2007. Dari kunjungan tersebut dinyatakan 16 pelabuhan comply ISPS Code dan 6 pelabuhan tidak comply ISPS Code, salah satunya TPK Koja.

3. Pada tanggal 24 Agustus 2007 US Coast Guard memberikan rekomendasi langkah langkah korektif dan menyampaikan laporan pelaksanaannya. Bila laporan yang disampaikan menggambarkan langkah positif maka US Coast Guard akan membuat schedule re-visit untuk melakukan verifikasi.

4. US Coast Guard memberi waktu 90 hari untuk memberlakukan PSA 1- 08.

5. Pada tanggal 25 February 2008 US Coast Guard memberikan peringatan kepada Pelabuhan-Pelabuhan yang tidak comply ISPS Code bahwa perberlakuan PSA 1- 08 efektif mulai 10 Maret 2008.

Penjelasan No. 2

Bisa jadi pada tahun 2004 TPK Koja pernah comply ISPS Code, namun situasi pelabuhan dan Indonesia pada umumnya cukup dinamis sehingga secara periodik perlu diadakan verifikasi ulang minimal satu tahun sekali seperti pada sertifikasi-sertifikasi pada umumnya.  Hasil verifikasi yang dapat kita jadikan pegangan adalah hasil terakhir yang dilakukan oleh US Coast Guard pada agustus 2007 dan hasilnya tidak comply.

Penjelasan No.3

Hasil temuan yang disampaikan berbeda dengan rekomendasi US Coast Guard, terutama mengenai masalah Makam. US Coast Guard tidak pernah mempermasalahkan makam. Meskipun berbeda dengan US Coast Guard namun tetap saja dari kelima tersebut tidak dilakukan sepenuhnya.

1) Akses poin dan prosedur identifikasi orang yang menuju makam tidak tersedia

2)      Struktur PFSO yang baru belum dilaporkan dan personil PFSO belum certified

3) Inspeksi penerapan ID Card tidak konsisten

4) Daerah terbatas (line 1) benar-benar belum steril.

Keempat hal di atas adalah fakta yang benar ada di TPK Koja dan sekali lagi menunjukkan belum ada penanganan yang serius dari Managemen TPK Koja.  Hal ini ditambahkan dengan rekomendasi US Coast Guard yang tidak dilaksanakan, diantaranya yaitu:

– Training dan sertifikasi PFSO dan personil security,

– Melaksanakan drill dan exercise secara rutin dan berkala,

– Menyusun metoda untuk verifikasi terhadap prosedur pengamanan terutama yang berkaitan dengan akses control orang, kendaraan,kargo dan barang keperluan kapal yang akan dibawa keluar`dari fasilitas pelabuhan dan konsisten dilakukan serta harus sesuai dengan PFSP.

Demikian banyak kenyataan yang membenarkan bahwa TPK Koja Significantly not Implementing ISPS Code.  ‘‘Tidak comply ya tetap tidak comply, jangan banyak dalih”  begitu kata orang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: