TANTIEM DIREKSI TPK KOJA : SEBUAH KONTROVERSI

Pada awal oktober tahun yang lalu, karyawan TPK KOJA dikejutkan dengan kejadian yang luar biasa yang mengejutkan banyak pihak yaitu dengan adanya orang membawa uang tunai (sekali lagi tunai!) dalam jumlah yang diperkirakan  milyaran rupiah dari Bank BNI menuju sebuah ruangan di lantai dua office TPK Koja.  Dikarenakan dibawa dalam sebuah kardus maka uang milyaran tadi popular dengan sebutan ‘uang kardus’. Uang apakah gerangan?  Selidik punya selidik ternyata uang kardus tadi adalah uang yang akan dibagikan kepada para GM-DGM  dan Dewan Pengawas   TPK Koja sebagai penghargaan atas pengelolaan  KSO TPK Koja tahun 2006. Dan hebohnya lagi masing-masing orang managemen Koja mendapatkan bagian yang jumlah berkisar antara 100an juta sampai 200-an jutaan. Woww!  Hari gini dapat uang gratisan segitu! Kejadian tersebut sontak menimbulkan kegaduhan disana-sini. Kok bisa-bisanya ada pembagian uang hanya  dilevel tertentu saja, yang lain dianggap apa? Tak urung bermunculan banyak komentar yang semuanya bernada sinis dan kecaman. Dari yang paling ringan dengan menyebutnya sebagai uang haram sampai tudingan yang mengatakan sebagai tindak korupsi berjamaah. Reaksi kontra ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dengan pembagian uang kardus tersebut.

Hal paling mudah yang bisa dilihat adalah cara pembagiannya,kenapa harus dengan uang tunai? Di jaman on-line sekarang ini harusnya transaksi lebih mudah dan lebih aman dengan bank to bank,apalagi dengan jumlah ratusan juta rupiah. Ada apa gerangan?  Suatu hal yang pantas mengundang tanda Tanya besar. Pada umumnya transaksi tunai dengan jumlah yang cukup besar hanya ada bisnis bisnis illegal. Rupanya kejadian itu terjadi juga di Koja.

Hal kedua yang menjadi tanda Tanya adalah dasar pemberian penghargaan tersebut. Uang kardus tadi diberikan sebagai penghargaan atas pengelolaan TPK Koja 2006. Padahal semua orang  tahun 2006 adalah tahun yang kurang bagus bagi TPK Koja. Pendapatan turun dan profit turun dari 370 M ditahun 2006 menjadi 311 M sedangkan cost cenderung naik. Dari mana diperoleh kepantasan untuk mendapatkan sebuah penghargaan?  

Hal ketiga adalah letak keadilannya. TPK Koja dikelola melalui Kerja Sama Operasi(KSO) antara PT.(Persero) Pelindo II dan PT. Hutchitson Port Indonesia dengan dipimpin oleh seorang General Manager (GM). Otoritas GM tidaklah besar hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya teknis-prosedural. Hal-hal yang bersifat strategis dan non procedural diluar kewenangan GM. Perubahan besar atau keputusan besar tidak diambil dalam rumah tangga TPK Koja akan tetapi tetap berada di tangan Pemilik. Dengan demikian peran Managemen Koja (GM dan DGM) tidaklah terlalu signifikan. TPK Koja bukan unit usaha yang running by person. Contoh sederhana saja untuk urusan kesejahteraan pekerja Managemen Koja harus meminta keputusan dari para Pemilik. Apalagi untuk keputusan yang lebih besar dari itu?  Fakta tersebut menunjukan bahwa tidaklah tepat apabila managemen koja mendapat perlakuan istemewa dari pemilik. Peran mereka tidak sentral. Bagaimanapun pencapaian Koja lebih karena kontribusi bersama diantara semua karyawan koja bukan karena peran seseorang atau beberapa orang. Maka sangatlah tidak adil pemberian penghargaan dalam bentuk uang ratusan juta rupiah yang konon menganut formulasi 1% (bahkan bisa sampai 1.5%) dari net profit pada tahun yang bersangkutan mengikuti pola pemberian ‘tantiem’ pada perusahaan perusahaan publik di negeri ini. Ada sesuatu yang janggal dalam hal ini yaitu adanya anggapan bahwa Managemen Koja dapat dipersamakan dengan Dewan Direksi dari sebuah perusahaan publik yang mempunyai wewenang penuh dan berperan besar dalam menentukan merah hijaunya perusahaan. Fakta yang tidak terbantahkan adalah managemen koja hanya mempunyai wewenang sebatas yang diatur dalam Perjajian Induk antara PT.(Persero) Pelabuhan II dan PT Humpuss Terminal Petikemas (HTP) saat itu sehingga tittle jabatannya yang sesuai adalah General manager dan Deputy General Manager. Mengubah tittle jabatan dari General Manager menjadi Direktur Utama tanpa mengubah esensi kewenangan tidaklah cukup memberi alasan untuk memberikan ‘tantiem’ kepada mereka.Ada apa dibalik ini semua ? Keputusan besar dalam sebuah unit bisnis hendaknya mengedepankan pertimbangan pertimbangan bisnis pula.

Hal hal yang tersebut diataslah yang menjadikan pemberian ‘uang kardus’ kepada Managemen Koja menimbulkan kontroversi dan keresahan disemua level karyawan baik lingkungan PT.(Persero) Pelindo II maupun  TPK Koja. Sebagaimana umumnya sebuah kasus dalih pasti ada aja yang disampaikan dari anggapan sebagai sebuah kewajaran sampai aspek legalitas karena sudah disetujui kedua pemilik. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kalau kedua pemilik setuju hal tersebut dapat dikatakan ‘legal’?

Satu Tanggapan

  1. kalau tidak legal berarti ilegal dong! apakah ada tindakan dari SP atau karyawan koja pada umumnya untuk memperjelas permasalah tersebut ? kalau tidak ada berarti kita semua setuju dengan adanya uang tantiem tersebut ! menyangkut diterima dalam bentuk cash atau transfer pasti ada administrasinya tidak mungkin uang itu bisa keluar dengan tiba-tiba pasti ada prosesnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: