Kenapa Buruh Ngotot Menolak Outsourcing?

Saat peringatan Hari Buruh 1 Mei lalu, banyak serikat buruh yang menolak sistem tenaga kerja outsourcing. Kenapa kok outsourcing ditolak?

Mari kita lihat contoh-contoh outsourcing yang aku temui :

Sebut saja namanya Dimas, seorang lulusan Fisipol UGM. Sebagai seorang sarjana baru, dia mencari apa saja pekerjaan asalkan halal. Lalu dia diterima bekerja di sebuah bank nasional yang cukup kondang. “Keren sih, kerja di bank nasional. Pagi berangkat dari rumah, dengan baju yang licin dan terkesan profesional,”cerita Dimas yang tinggal di Jogja.

Tetapi sebenarnya dia bukan karyawan dari bank tersebut, hanya bekerja di bank itu. Status Dimas adalah tenaga outsourcing dari PT YYXX yang dipekerjakan di bank nasional tersebut. Tugas dia adalah sederhana, yaitu memasukkan data-data transaksi nasabah. Gajinya sih standar karyawan di Jogja, satu juta lebih dikit.

Baru seminggu di bank tersebut, Dimas memutuskan keluar. Kenapa? “Berat resikonya. Kalau aku salah memasukkan transaksi, maka aku yang mesti menggantinya. Padahal transaksinya puluhan sampai ratusan juta. Sementara masih ada kemungkinan error di sistem komputernya,”ucap Dimas.

Selain soal resiko pekerjaan yang tidak sesuai dengan gajinya, Dimas juga memikirkan soal karir. Dengan statusnya tenaga outsourcing, maka selamanya dia akan berada di posisi itu. Tidak ada kenaikan karir, seandainya prestasinya cemerlang. Dan dari cerita pada seniornya, untuk mengakali UU Tenaga Kerja, maka setiap 2 tahun sekali mereka para outsourcer itu akan di-PHK atau tidak diperpanjang kontraknya. Bila tidak ada masalah apa-apa atau punya relasi baik dengan atasan, lalu sebulan kemudian akan dikontrak kembali.

Perusahaan aman dari tuntutan hukum UU Tenaga Kerja, si karyawan menurut tak berdaya, di tengah susahnya lapangan kerja.

Dalam UU no 13/2001 tentang Tenaga Kerja, memang tidak ada kata outsourcing, yang ada istilah “pekerjaan untuk waktu tertentu”. Istilah ini sebenarnya lebih tepat untuk menggambarkan tenaga kontrak. Sementara outsourcing lebih bermakna, suatu pekerjaan yang tetap / terus menerus namun menggunakan tenaga dari luar perusahaan. Namun orang kebanyakan sering mencampuradukkan istilah tenaga kontrak dan tenaga outsourcing (bahasa Indonesianya apa ya?)

Pada pasal 59 UU no 13/2001 dikatakan :

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang hanya membutuhkan waktu temporer / musiman, jelas sistem kontrak adalah menguntungkan. Misalnya menjadi konsultan, sales girl promotion, dll.

Tetapi yang bahaya dari perkembangan sekarang ini , pekerjaan yang sifatnya tetap pun diperlakukan seperti tenaga kontrak. Misalnya tenaga keamanan gedung, petugas kebersihan, sampai posisi seperti teller, customer service, dll. Begitu juga yang terjadi di kalangan buruh manufaktur, mereka sekarang umumnya hanya diperlakukan sebagai buruh kontrak. Setelah 2 tahun di PHK, yang dipekerjakan lagi sebulan kemudian.

Keuntungan bagi perusahaan jelas besar. Dengan status buruh/karyawan kontrak maka jauh lebih mudah bila PHK. Pesangonnya tidak besar, karena masa kerjanya selalu terhitung maksimal 2 tahun, walaupun si buruh sudah bekerja di pabrik tersebut selama 10 tahun.

Lebih menyedihkan lagi pada sistem outsourcing yang diterapkan untuk kalangan karyawan, terutama di sektor jasa (petugas keamanan, kebersihan, teller, dll). Seperti pada kasus Dimas di atas, karena mereka bekerja sebagai tenaga outsourcing, maka perusahaan tempat mereka bekerja tidak perlu memasukkan tunjangan-tunjangan seperti kesehatan, kecelakaan, pendidikan dsbnya. Para tenaga outsourcing hanya menerima gaji pokok, tanpa jenjang karir dan sewaktu-waktu mudah di-PHK (security job).

Tentu ini mengusik rasa keadilan. Karena itulah serikat-serikat buruh di Indonesia menolak diberlakukannya sistem outsourcing. Karena sistem ini menghilangkan banyak hal, mulai dari jenjang karir, keamanan pekerjaan, tunjangan-tunjangan (kesehatan, pendidikan, masa kerja).

Juga para serikat buruh tidak menolak sistem kontrak, sejauh diterapkan dengan benar, yaitu benar-benar untuk pekerjaan yang sifatnya temporer/musiman.

Sumber : www.wikimu.com

 

2 Tanggapan

  1. KATA PENGANTAR Outsourcing, sebuah kata yang sangat menakutkan dijagat pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh di Indonesia. Namun pernahkah kita berpikir, mengapa outsourcing saat ini begitu hangar-bingarnya? Apa dari motivasi diadakannya outsourcing tersebut? Dalam tulisan NEGARA, MNC & BURUH yang ditulis oleh I. Wibowo dalam suatu seminar perburuhan di Jakarta mengungkapkan; “Akan halnya buruh, pada masa antara 1945-1980, mereka menikmati perlindungan dari negara. Tetapi hal itu berubah. Bukannya melindungi, negara malah “menjualnya” pada MNC. David Korten dalam bukunya When Coorperations Rule the World (2001) dengan jelas dan gamblang melukiskan sepak terjang MNC di tingkat dunia sedemikian rupa sehingga banyak negara, terutama negara Dunia Ketiga, yang kewalahan menyusun kebijakkan yang menguntungkan rakyatnya. Misalnya, beberapa MNC besar ini sebenarnya telah membangun sebuah jaringan monopoli yang dengan mudah mengatur harga dan menguasai pasar global. Perusahaan tingkat nasional dengan skala kecil tidak mungkin bersaing dengan mereka. Yang terjadi mereka malah bersaing satu sama lain untuk memperoleh order dari MNC sebagai bagian dari strategi outsourcing. Inilah persaingan yang menggorok leher, yang menggiring pada jurang kehancuran para buruh dan lingkungan hidup (istilahnya: race to the bottom). Ini sebabnya buruh di Indonesia semakin menderita. Negara mengubah peraturan perburuhan sedemikian rupa sehingga menguntungkan pengusaha (global) dengan merugikan para buruh. Negara dan bisnis menciptakan sistem perburuhan baru yang diberi nama indah Labour Flexibility Market. Yang terjadi sebelumnya dengan sistem yang kaku (rigid), karena perusahaan harus mengangkat tenaga tetap, harus menyediakan berbagai fasilitas, dan tentu saja menyediakan pensiun. Sistem LFM pada dasarnya meliputi beberapa bidang: 1. External numerical flexibility – jumlah pekerja disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha. 2. Externalisation – sebagian dari pekerjaan perusahaan diserahkan pada sub-kontrak. 3. Internal numerical flexibility – jam kerja dan kerja itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha. 4. Functional flexibility – Jenis pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan- kebutuhan pengu saha. 5. Wages flexibility – upah kerja disesuaikan dengan produkti vitas dan situasi pasar. (Munck, 2002:72) Beberapa jenis fleksibilitas ini pada dasarnya melepaskan pengusaha dari tanggung jawabnya untuk memberikan “job security” kepada buruh. Dengan sistem kontrak yang diterapkan, buruh masuk dalam situasi tidak menentu. Negara merasa bahwa inilah bentuk konsesi yang dapat diberikan kepada MNC. Oleh karena itu negara tidak ragu-ragu untuk menyesesuaikan undang-undang perburuhan dengan tuntutan LFM. Setelah membaca apa yang diungkapkan oleh Sdr. Ignatius Wibowo tersebut, disimpulkan ada suatu grand scenario besar yang sedang berjalan untuk menghancurkan kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karenanya apa yang telah dilakukan oleh Serikat Buruh Transportasi Nasional yang memperjuangkan anggotanya menolak sistem outsoucing melalui Peradilan Hubungan Industrial, patut kita jadikan motivasi bagi kita kaum pekerja/buruh Indonesia. Melalui mekanisme Peradilan Hubungan Industrial (PPHI) perjuangan penolakan outsourcing telah dilakukan dan dimenangkan kaum buruh/pekerja Indonesia terkait kepentingan outsourcing tersebut. Apa yang telah mereka lakukan (Serikat Buruh Transportasi Nasional) menjadi catatan penting bagi perjuangan pergerakan buruh Indonesia. Mudah-mudahan yang telah ditorehkan anak bangsa dalam menolak sistem outsourcing tersebut menjadi sebuah gelombang yang mempersatukan kaum buruh/pekerja Indonesia dalam menghadapi grand scenario yang diungkapkan oleh Sdr. I Wibowo. PUTUSAN NOMOR : 170/G/2007/PHI.PN.JKT.PST DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta-Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ADAM DAMARA ADE KOSWARA AGUS SETIAWAN AGUS SUDRAJAT AHMAD AHMAD AFFANDI ARDIYANTO PUTRA ARMADI BILLER SIHOMBING DANIEL NGALUKU DEDE ISKANDAR DENI NURDIANSYAH DIDI RASMADI ENDANG TAUFIK HARI ARYADI HENDRA FERNANDO IMANG KARNADI KARTUBI KOMAR USUP M. KAMARUDIN M. KAPRAWI KADAR MAD SOLEH MAESURI NURMAN RIATMIN RIDWAN PANDI RIDWAN SARAGIH RUDI NAHROWI SAARIN SANTARI SIDIK PURNOMO SRI WIDODO SUEMBAR SUWARNA SUWIRNO TONI B INI UJANG FAUZI USMAN WARSA WARYONO ZULKARNAIN Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Tugu, Rt 02/03, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Blok Arjuna Rt 06/03 No. 19 Kel. Ranji Kulon, Kec. Dawuan, Kab. Majalengka Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Haluan No. 395 Rt 05/01, Komp. PELINDO II, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Andil Rt 04/01, Kel. Talok, Kec. Kresek, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sidang Pulo, Rt 01/09, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Taman Wisma Asri Blok C.9 Rt 03/09 No. 108, Kel. Teluk Pucung, Bekasi Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Walang Dalang No. 50 Rt 02/012, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Baru Gg II Rt 010/032, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kampung Buaran Rt 01/04, Kel. Pondok Aren, Tangerang Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bakti No. 36 Rt 08/06, Kel. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pondok Ungu Permai Gg VII Rt 03/011, Kel. Kali Abang, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kp. Cisireum Rt 010/03, Desa Langkap Jaya, Kec. Lengkong, Kab. Sukabumi, Jawa Barat Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gg Marang Rt 01/03, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta-Barat Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pembangunan Rt 06/09, Kel. Rawa Badak Utara, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bakti No. 36 Rt 08/06, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mawar Dalam Barat No. 07 Rt 013/08, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sindang No. 7B Rt 06/09, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lorong 28 No. 27 Rt 010/08, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gg PLN Rt 01/05 No. 1 Kel. Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rawa Bambu No. 10F Rt 013/05, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta-Timur Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pattimura No 73 Rt 06/03, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rusun Blok A Lt II No 17 Rt 01/010, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kmp. Paku, Rt 03/03, Kel. Sadang, Kec. Lewi Sadang, Bogor Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lorong 28 No. 27 Rt 010/08, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan K II Plumpang B No. 10 Rt 05/05, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rusun Koja Bawal II Lt III No. 3 Rt 08/09, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kali Baru Barat Rt 09/012, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kav. Semper Barat Rt 015/01, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Papanggo I G Rt 09/01, Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sindang No. 7B Rt 06/09, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rusun Blok A Lt II No. 25 Rt 02/010, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rusun Sindang Kakap II Lt II No. 6 Rt 04/09, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Bakti VI No. 34 Rt 08/06, Kel. Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Taman Harapan Baru Rt 010/023, Bekasi Barat Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Onta Laut No 35 Rt 011/07, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Pinang III No 72 Rt 08/05, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ksatrian Rt 04/05 Kel Cilincing, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kramat Jaya Gg IV D I No 23 Rt 08/05 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Maja Blok N No. 25 Rt 010/011 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Lagoa Terusan Gg IB Rt 010/02 Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Warakas V Gg IV No 115 Rt 013/07 Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Jakarta-Utara Operator Head Truck, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kebon Baru Rt 08/010 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta-Utara Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRMA HATTU, SH., SATTU PALI, SH., BRODUS, SH., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor KLINIK HUKUM “MERDEKA”, beralamat di Komplek Binamarga Jl. Pramuka Raya No. 56 Jakarta 13140, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2007, selanjutnya disebut Para Penggugat LAWAN 1. PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (PT. PMS) beralamat di Jl. Manggar Blok K.1 Lagoa-Jakarta Utara atau Site Office PT. JICT (Lini I) Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ZUL AMALI PASARIBU, SH., ALIAMSYAH HARAHAP, SH., NURIA MANURUNG, SH., BONAR SATRIO WICAKSONO, SH., MARADEN SIMARMATA, SH., RIZKY RAHMAWATI, SH., DAANCE YOHANES, SH., YULISKA, SH., RAKHMAN PRIHADI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Pengacara “AMALI & ASSOCIATES” beralamat Ruko Enggano Megah Jl. Enggano Raya Blok B No 9A Tanjung Priok Jakarta-Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2007, selanjutnya disebut Tergugat I 2. PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (PT. JICT) beralamat di Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung Priok Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ZUL AMALI PASARIBU, SH., ALIAMSYAH HARAHAP, SH., NURIA MANURUNG, SH., BONAR SATRIO WICAKSONO, SH., MARADEN SIMARMATA, SH., RIZKY RAHMAWATI, SH., DAANCE YOHANES, SH., YULISKA, SH., RAKHMAN PRIHADI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Pengacara “AMALI & ASSOCIATES” beralamat Ruko Enggano Megah Jl. Enggano Raya Blok B No 9A Tanjung Priok Jakarta-Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2007, selanjutnya disebut Tergugat II Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; Telah melihat bukti-bukti surat; Telah mendengar kedua belah pihak; TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register nomor: 170/PHI.G/2007/PN.JKT.PST telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tahun 1984 operator head truck dikenal dengan istilah bongkar muat. Penanggung jawab dalam kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok adalah PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II) dan pelaksanaannya diserahkan kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Kemudian pada tahun 1991 s/d Januari 2000 istilah TKBM diganti menjadi Operator Head Truck (OHT) dan pengelolaannya dilakukan oleh PT (Persero) PELABUHAN INDONESIA II melalui Koperasi Pegawai Maritim Pelabuhan Indonesia II (KOPEGMAR PELINDO II). Pada tahun 1997 PELINDO II melakukan privatisasi terhadap salah satu unit pelaksana tekhnis yaitu Unit Terminal Conatiner I (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) kepada HUTCHINSON Ltd. Dari privatisasi tersebut pada tanggal 27 Maret 1999 lahirnya perusahaan baru yaitu PT. Jakarta International Container Terminal (TERGUGAT II). Terhitung sejak tanggal 01 Februari 2000, operator head truck ditangani ole PT. JICT (Tergugat II) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT AGUNG MANDIRI ABADI (01 Februari 2000 s/d 31 Januari 2001), kemudian terhitung sejak bulan Februari 2001 TERGUGAT II mengalihkan lagi pelaksanaan pemborongan pekerjaan OHT kepada PT SHENDANG JUWANA BHAKTI, setelah itu sejak bulan November 2001 s/d Oktober 2002 TERGUGAT II kembali mengalihkan pelaksanaan pemborongan pekerjaan OHT kepada KOPERASI KARYAWAN PT JICT (KOPKAR PT JICT), selanjutnya pada bulan November 2002 s/d Oktober 2003 TERGUGAT II mengalihkan lagi pelaksanaan pemborongan pekerjaan OHT kepada PT PHILIA CITRA SEJAHTERA, dan terakhir sejak bulan November 2003 s/d sekarang TERGUGAT II mengalihkan pelaksanaan pemborongan pekerjaan OHT tersebut kepada TERGUGAT I (PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA); 2. Bahwa penyerahan pelaksanaan pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh dan peralihan-peralihannya seperti tersebut pada butir 1 (satu) diatas, PARA PENGGUGAT awalnya mulai diterima sebagai karyawan Operator Head Truck terhitung sejak tahun 2003 melalui PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA, Setelah itu TERGUGAT II mengalihkan pekerjaan Operator Head Truck kepada PT PHILIA MANDIRI SEJAHTERA (TERGUGAT II). Adapun masa kerja PARA PENGGUGAT adalah sebagai berikut: No Nama Masuk Kerja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ADAM DAMARA ADE KOSWARA AGUS SETIAWAN AGUS SUDRAJAT AHMAD AHMAD AFFANDI ARDIYANTO PUTRA ARMADI BILLER SIHOMBING DANIEL NGALUKU DEDE ISKANDAR DENI NURDIANSYAH DIDI RASMADI ENDANG TAUFIK HARI ARYADI HENDRA FERNANDO IMANG KARNADI KARTUBI KOMAR USUP M. KAMARUDIN M. KAPRAWI KADAR MAD SOLEH MAESURI NURMAN RIATMIN RIDWAN PANDI RIDWAN SARAGIH RUDI NAHROWI SAARIN SANTARI SIDIK PURNOMO SRI WIDODO SUEMBAR SUWARNA SUWIRNO TONI B INI UJANG FAUZI USMAN WARSA WARYONO ZULKARNAIN September 2003 27 September 2003 01 November 2003 April 2005 13 Agustus 2004 16 Juni 2004 April 2004 15 Juni 2004 15 Juni 2004 06 Maret 2004 12 Maret 2004 14 Februari 2004 Oktober 2003 25 September 2003 Maret 2004 01 Oktober 2003 Januari 2004 25 September 2003 Maret 2004 12 Maret 2004 01 Oktober 2003 01 September 2003 Februari 2004 Juli 2004 13 Oktober 2004 15 Juni 2004 April 2005 12 April 2004 13 September 2004 30 Maret 2004 14 Maret 2004 15 Juni 2004 24 Maret 2004 01 Oktober 2003 29 September 2003 14 Februari 2004 November 2003 07 November 2003 21 Oktober 2003 13 Agustus 2004 Juli 2004 15 Juni 2004 3. Bahwa kegiatan Operator Head Truck (OHT) di Pelabuhan Tanjung Priok dimulai sejak adanya mekanisasi penanganan eksport/import dengan menggunakan petikemas/container. Sebelumnya bongkar muat barang-barang di pelabuhan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang bertugas untuk memindahkan barang-barang dari kapal yang diturunkan ke lapangan di lingkungan pelabuhan yang berlaku untuk barang eksport/import kecuali curah dan konvensional; 4. Bahwa Operator Head Truck secara fungsional bekerja mengangkut peteikemas yang telah diangkat terlebih dahulu oleh crane (container crane) dari kapal kemudian petikemas tersebut dipindahkan oleh container crane dari kapal ke Head Truck, lalu Head Truck mengangkut petikemas tersebut menuju lapangan penumpukan petikemas dan setelah itu petikemas tersebut dipindahkan atau diangkat oleh transtainer dari Head Truck kemudian ditempatkan di lapangan penumpukan (Container Yard); 5. Bahwa mekanisasi penggunaan petikemas diberlakukan sejak tahun 1991, dengan dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah melalui Departemen Perhubungan berupa surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 74 tahun 1990. Namun sebelumnya head truck sudah ada dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelabuhan sejak tahun 1980-an. Hal ini dapat dibuktikan ketika tahun 1984 pada waktu itu masih PERUM Pelabuhan Indonesia, peran Operator Head Truck sangat strategis. PERUM Pelabuhan kemudian berubah menjadi PT (PERSERO) PELINDO II; 6. Bahwa pada tahun 1997, PT (Persero) PELINDO II melakukan privatisasi terhadap salah satu Unit Pelaksana Teknisnya (UPT) yakni Unit Terminal Container I (UTC I) dan Unit Terminal Container II (UTC II) kepada Hutchinson, Ltd kemudian dari privatisasi tersebut pada tanggal 27 Maret 1999 melahirkan perusahaan baru yakni PT. Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) atau TERGUGAT II; 7. Bahwa menurut Laporan Tahunan 2004 (Annual Report) yang diterbitkan oleh PT (Persero) PELINDO II dan profil perusahaan yang dikeluarkan oleh PT (Persero) PELINDO II dalam penjelasannya, menjelaskan tentang TERGUGAT II (PT. JICT), sebagai berikut (BUKTI P-1): a. Dalam dokumen profil perusahaan (Corporate Profile) halaman 29 paragraf 1 tertulis-PT Jakarta International Container Terminal (PT. JICT) merupakan perusahaan yang melaksanakan kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas eksport/import maupun petikemas transshipment terbesar di Pelabuhan Tg. Priok, b. Fasilitas utama tentang alat mekanis/equipment tertera jumlah alat yang dimiliki untuk menjalankan usaha tersebut antara lain: container cranes sebanyak 18 units, transtainers sebanyak 56 units, spreaders 76 units, Top loaders sebanyak 3 units, chassis sebanyak 245 units, head trucks sebanyak 127 units dan diesel forklift sebanyak 26 units; c. Dokumen dalam profil perusahaan (Corporate Profile) tersebut diperjelas dalam dokumen Laporan Tahunan PT (Persero) PELINDO II, halaman 36, penjelasan tentang peralatan pelabuhan (asset perusahaan) yang dimiliki oleh PT JICT; 8. Bahwa dari penjelasan mengenai TERGUGAT II tersebut diatas dan asset atau peralatan pelabuhan yang dimiliki, jelas bahwa bongkar muat petikemas merupakan bussines pokok (core bussines) dari TERGUGAT II. Oleh karena itu sejak berdirinya TERGUGAT II (PT JICT), perusahaan tersebut telah merekrut sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankan usaha dimaksud diatas termasuk operator yang dapat menjalankan alat bongkar muat dan Operator Head Truck yang tidak bisa dipisahkan dari bussines pokoknya; 9. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat II sejak Tergugat II mengalihkan pelaksanaan pemborongan pekerjaan OHT kepada PT PHILIA CITRA SEJAHTERA, pada bulan Februari 2002 s/d Oktober 2003 dengan status karyawan kontrak (KKWT) yang dilakukan secara terus menerus tanpa masa tenggang waktu sesuai dengan butir 1 (satu) gugatan ini, kemudian sekitar tahun 2003 tanpa sepengetahuan Para Penggugat Tergugat II kembali mengalihkan sebahagian pelaksanaan pekerjaan OHT melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada Tergugat I sehingga status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat I juga sebagai karyawan kontrak (KKWT) yang dilakukan secara terus menerus tanpa tenggang waktu. Pelaksanaan status karyawan kontrak (KKWT) baik yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Para Penggugat maupun yang dilakukan oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 59 ayat (4), (5) dan (6) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena telah melampaui tenggang waktu maksimum sebagaimana yang ditentukan. Oleh karena itu menurut pasal 59 ayat (7) UU 13 tahun 2003 menyatakan bahwa: “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).” Dengan demikian, seharusnya status kerja Para Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat II; 10. Bahwa ternyata dalam menjalankan usaha tersebut, TERGUGAT II menyerahkan tanggung jawab penyediaan SDM khususnya Operator Head Truck kepada pihak ketiga dalam hal ini TERGUGAT I dengan cara mengalihkan sebahagian pelaksanaan pekerjaan Operator Head Truck melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) yang dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kerjasama No. HK.56/01.HRD/I/JICT-2004 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2004 dan berlaku sejak tanggal 24 Februari 2004 sampai dengan 31 Januari 2005; 11. Tentang Kerjasama Pelaksanaan Penyediaan Operator Head Truck dan Chassis untuk kebutuha Terminal Petikemas Tanjung Priok PT Jakarta International Container Terminal yang merupakan Perjanjian perpanjangan dari Perjanjian sebelumnya berdasarkan Memorandum 13 Januari 2004. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang dengan menandatangani Perjanjian baru yang tidak diketahui lagi oleh Para Penggugat (BUKTI P-2 dan P-3) yang berakibat Para Penggugat sangat dirugikan karena status hubungan kerjanya masih sebagai Karyawan Kontrak dan tidak pernah diangkat menjadi Karyawan/Pekerja Tetap; 12. Bahwa menurut ketentuan pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: “Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; (b) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; (c) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan (d) tidak menghambat proses produksi secara langsung” juncto pasal 66 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan lengsung dengan proses produksi” yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan diluar usaha pokok (core bussines) suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh”. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II (vide BUKTI P-2) bertentangan dengan ketentuan pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan bongkar muat petikemas merupakan bussines pokok (core bussines) Tergugat II. Sedangkan Operator Head Truck adalah kegiatan yang sangat berhubungan langsung dengan bussines Tergugat II dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bussines tersebut jadi bukan hanya merupakan jasa penunjang sehingga Tergugat II tidak dibenarkan menurut undang-undang untuk menyerahkan sebahagian pelaksanaan pekerjaan kepada Tergugat I melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja untuk bagian Operator Head Truck; 13. Bahwa Perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja untuk bagian Operator Head Truck antara Tergugat II dengan Tergugat I bertentangan dengan pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 66 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan alasan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh (outsourcing) dari Tergugat II kepada Tergugat I menyimpang dari ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku sebab pekerjaan bongkar muat petikemas melalui operator head truck merupakan bussines pokok (core bussines) dari TERGUGAT II; 14. Bahwa selain pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat I juga telah melanggar ketentuan pengupahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 88 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Tergugat I tidak pernah membayar upah kepada Para Penggugat yang telah berlangsung terhitung sejak tahun 2003 s/d September 2005; 15. Bahwa terhadap setiap keterlambatan pembayaran upah akibat kelalaian, maka menurut ketentuan pasal 19 PP No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah menyatakan bahwa: (1) “Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan; (2) Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan” (3) Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal demi hukum” 16. Bahwa selain Tergugat I tidak membayar upah, Tergugat I juga telah memutusakan hubungan kerja Para Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2005 samapai dengan Mei 2007 (selama 19 bulan) tanpa dasar dan alasan yang jelas. Perbuatan Tergugat I dimaksud telah bertentangan dengan ketentuan pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 serta pasal 88 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 19 PP No. 8 tahun 1981, sehingga Tergugat I dan Tergugat II (selaku pemberi pelaksanaan pemborongan pekerjaan) secara tanggung renteng wajib membayar upah dimaksud dengan dendanya, sebagai berikut: a. Tahun 2003 (masuk kerja-Desember): Perhitungan Upah yang tertunda Tahun 2003 No Nama Masuk Kerja UMP TAHUN 2003 Yang dibayarkan Kekurangan Upah Mulai kerja s/d Des 03 Jumlah Denda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ADAM DAMARA ADE KOSWARA AGUS SETIAWAN AGUS SUDRAJAT AHMAD AHMAD AFFANDI ARDIYANTO PUTRA ARMADI BILLER SIHOMBING DANIEL NGALUKU DEDE ISKANDAR DENI NURDIANSYAH DIDI RASMADI ENDANG TAUFIK HARI ARYADI HENDRA FERNANDO IMANG KARNADI KARTUBI KOMAR USUP M. KAMARUDIN M. KAPRAWI KADAR MAD SOLEH MAESURI NURMAN RIATMIN RIDWAN PANDI RIDWAN SARAGIH RUDI NAHROWI SAARIN SANTARI SIDIK PURNOMO SRI WIDODO SUEMBAR SUWARNA SUWIRNO TONI B INI UJANG FAUZI USMAN WARSA WARYONO ZULKARNAIN September 03 27 September 03 01 November 03 April 2005 13 Agustus 2004 16 Juni 2004 April 2004 15 Juni 2004 15 Juni 2004 06 Maret 2004 12 Maret 2004 14 Februari 2004 Oktober 2003 25 September 03 Maret 2004 01 Oktober 2003 Januari 2004 25 September 03 Maret 2004 12 Maret 2004 01 Oktober 2003 01 September 03 Februari 2004 Juli 2004 13 Oktober 2004 15 Juni 2004 April 2005 12 April 2004 13 September 04 30 Maret 2004 14 Maret 2004 15 Juni 2004 24 Maret 2004 01 Oktober 2003 29 September 03 14 Februari 2004 November 03 07 November 03 21 Oktober 2003 13 Agustus 2004 Juli 2004 15 Juni 2004 Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- Rp 631.554,- 3 3 2 – – – – – – – – – 2 4 4 3 – 4 – – 4 3 – – – – – – – – – – – 3 4 – 2 2 3 – – – Rp 1.894.662,- Rp 1.894.662,- Rp 1.263.108,- – – – – – – – – – Rp 1.263.108,- Rp 2.526.216,- Rp 2.526.216,- Rp 1.894.662,- – Rp 2.526.216,- – – Rp 2.526.216,- Rp 1.894.662,- – – – – – – – – – – – Rp 1.894.662,- Rp 2.526.216,- – Rp 1.263.108,- Rp 1.263.108,- Rp 1.894.662,- – – – Rp 966.278,- Rp 966.278,- Rp 664.185,- – – – – – – – – – Rp 664.185,- Rp 1.288.370,- Rp 1.288.370,- Rp 966.278,- – Rp 1.288.370,- – – Rp 1.288.370,- Rp 966.278,- – – – – – – – – – – – Rp 966.278,- Rp 1.288.370,- – Rp 664.185,- Rp 664.185,- Rp 966.278,- – – – Jumlah Rp 29.051.484,- Rp 14.816.257,- Total Jumlah Rp 43.867.741,- b. Tahun 2004 (Januari –Desember): Perhitungan Upah yang tertunda Tahun 2004 No Nama Masuk Kerja UMP TAHUN 2003 Yang dibayarkan Kekurangan Upah Jan 04 s/d Des 04 Jumlah Denda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ADAM DAMARA ADE KOSWARA AGUS SETIAWAN AGUS SUDRAJAT AHMAD AHMAD AFFANDI ARDIYANTO PUTRA ARMADI BILLER SIHOMBING DANIEL NGALUKU DEDE ISKANDAR DENI NURDIANSYAH DIDI RASMADI ENDANG TAUFIK HARI ARYADI HENDRA FERNANDO IMANG KARNADI KARTUBI KOMAR USUP M. KAMARUDIN M. KAPRAWI KADAR MAD SOLEH MAESURI NURMAN RIATMIN RIDWAN PANDI RIDWAN SARAGIH RUDI NAHROWI SAARIN SANTARI SIDIK PURNOMO SRI WIDODO SUEMBAR SUWARNA SUWIRNO TONI B INI UJANG FAUZI USMAN WARSA WARYONO ZULKARNAIN September 03 27 September 03 01 November 03 April 2005 13 Agustus 2004 16 Juni 2004 April 2004 15 Juni 2004 15 Juni 2004 06 Maret 2004 12 Maret 2004 14 Februari 2004 Oktober 2003 25 September 03 Maret 2004 01 Oktober 2003 Januari 2004 25 September 03 Maret 2004 12 Maret 2004 01 Oktober 2003 01 September 03 Februari 2004 Juli 2004 13 Oktober 2004 15 Juni 2004 April 2005 12 April 2004 13 September 04 30 Maret 2004 14 Maret 2004 15 Juni 2004 24 Maret 2004 01 Oktober 2003 29 September 03 14 Februari 2004 November 03 07 November 03 21 Oktober 2003 13 Agustus 2004 Juli 2004 15 Juni 2004 Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- Rp 671.550,- 12 12 12 – 5 7 9 7 7 10 10 11 12 12 12 12 12 12 10 10 12 12 11 6 3 7 – 9 3 10 10 7 10 12 12 11 12 12 12 5 6 7 Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600 Rp 8.058.600,- – Rp 3.357.750,- Rp 4.700.850,- Rp 6.043.950,- Rp 4.700.850,- Rp 4.700.850,- Rp 6.715.500,- Rp 6.715.500,- Rp 7.387.050,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 6.715.500,- Rp 6.715.500,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 7.387.050,- Rp 4.029.300,- Rp 2.014.650,- Rp 4.700.850,- – Rp 6.043.950,- Rp 2.014.650,- Rp 6.715.500,- Rp 6.715.500,- Rp 4.700.850,- Rp 6.715.500,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 7.387.050,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 8.058.600,- Rp 3.357.750,- Rp 4.029.300,- Rp 4.700.850,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- – Rp 1.712.453,- Rp 2.397.434,- Rp 3.082.415,- Rp 2.397.434,- Rp 2.397.434,- Rp 3.424.905,- Rp 3.424.905,- Rp 3.767.396,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 3.424.905,- Rp 3.424.905,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 3.767.396,- Rp 2.054.943,- Rp 1.027.472,- Rp 2.397.434,- – Rp 3.082.415,- Rp 1.027.472,- Rp 3.424.905,- Rp 3.424.905,- Rp 2.397.434,- Rp 3.424.905,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 3.767.396,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 4.109.886,- Rp 1.712.453,- Rp 2.054.943,- Rp 2.397.434,- Jumlah Rp 257.203.650,- Rp 131.173.862,- TOTAL JUMLAH Rp 388.377.512,- C. Tahun 2005 (Januari-September) PERHITUNGAN UPAH YANG TERTUNDA TAHUN 2005 No Nama Masuk Kerja UMP TAHUN 2003 Yang dibayarkan Kekurangan Upah Jan s/d Sept 05 Jumlah Denda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ADAM DAMARA ADE KOSWARA AGUS SETIAWAN AGUS SUDRAJAT AHMAD AHMAD AFFANDI ARDIYANTO PUTRA ARMADI BILLER SIHOMBING DANIEL NGALUKU DEDE ISKANDAR DENI NURDIANSYAH DIDI RASMADI ENDANG TAUFIK HARI ARYADI HENDRA FERNANDO IMANG KARNADI KARTUBI KOMAR USUP M. KAMARUDIN M. KAPRAWI KADAR MAD SOLEH MAESURI NURMAN RIATMIN RIDWAN PANDI RIDWAN SARAGIH RUDI NAHROWI SAARIN SANTARI SIDIK PURNOMO SRI WIDODO SUEMBAR SUWARNA SUWIRNO TONI B INI UJANG FAUZI USMAN WARSA WARYONO ZULKARNAIN September 03 27 September 03 01 November 03 April 2005 13 Agustus 2004 16 Juni 2004 April 2004 15 Juni 2004 15 Juni 2004 06 Maret 2004 12 Maret 2004 14 Februari 2004 Oktober 2003 25 September 03 Maret 2004 01 Oktober 2003 Januari 2004 25 September 03 Maret 2004 12 Maret 2004 01 Oktober 2003 01 September 03 Februari 2004 Juli 2004 13 Oktober 2004 15 Juni 2004 April 2005 12 April 2004 13 September 04 30 Maret 2004 14 Maret 2004 15 Juni 2004 24 Maret 2004 01 Oktober 2003 29 September 03 14 Februari 2004 November 03 07 November 03 21 Oktober 2003 13 Agustus 2004 Juli 2004 15 Juni 2004 Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 7.371.900,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Rp 3.759.669,- Jumlah Rp 309.619.800,- Rp 157.906.098,- TOTAL JUMLAH Rp 467.525.898,- d. Tahun 2005 (Oktober-Desember) PERHITUNGAN UPAH TERTUNDA TAHUN 2005 No Nama Masuk Kerja UMP TAHUN 2003 Yang dibayarkan Kekurangan Upah Okt 05 s/d Des 05 Jumlah Denda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ADAM DAMARA ADE KOSWARA AGUS SETIAWAN AGUS SUDRAJAT AHMAD AHMAD AFFANDI ARDIYANTO PUTRA ARMADI BILLER SIHOMBING DANIEL NGALUKU DEDE ISKANDAR DENI NURDIANSYAH DIDI RASMADI ENDANG TAUFIK HARI ARYADI HENDRA FERNANDO IMANG KARNADI KARTUBI KOMAR USUP M. KAMARUDIN M. KAPRAWI KADAR MAD SOLEH MAESURI NURMAN RIATMIN RIDWAN PANDI RIDWAN SARAGIH RUDI NAHROWI SAARIN SANTARI SIDIK PURNOMO SRI WIDODO SUEMBAR SUWARNA SUWIRNO TONI B INI UJANG FAUZI USMAN WARSA WARYONO ZULKARNAIN September 03 27 September 03 01 November 03 April 2005 13 Agustus 2004 16 Juni 2004 April 2004 15 Juni 2004 15 Juni 2004 06 Maret 2004 12 Maret 2004 14 Februari 2004 Oktober 2003 25 September 03 Maret 2004 01 Oktober 2003 Januari 2004 25 September 03 Maret 2004 12 Maret 2004 01 Oktober 2003 01 September 03 Februari 2004 Juli 2004 13 Oktober 2004 15 Juni 2004 April 2005 12 April 2004 13 September 04 30 Maret 2004 14 Maret 2004 15 Juni 2004 24 Maret 2004 01 Oktober 2003 29 September 03 14 Februari 2004 November 03 07 November 03 21 Oktober 2003 13 Agustus 2004 Juli 2004 15 Juni 2004 Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 2.457.300,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Rp 1.253.223,- Jumlah Rp 103.206.600,- Rp 52.635.366,- TOTAL JUMLAH Rp 155.841.966,- e. Tahun 2006 (Januari-Desember) PERHITUNGAN UPAH YANG TERTUNDA TAHUN 2006 No Nama Masuk Kerja UMP TAHUN 2003 Yang dibayarkan Kekurangan Upah Jan 06 s/d Des 06 Jumlah Denda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ADAM DAMARA ADE KOSWARA AGUS SETIAWAN AGUS SUDRAJAT AHMAD AHMAD AFFANDI ARDIYANTO PUTRA ARMADI BILLER SIHOMBING DANIEL NGALUKU DEDE ISKANDAR DENI NURDIANSYAH DIDI RASMADI ENDANG TAUFIK HARI ARYADI HENDRA FERNANDO IMANG KARNADI KARTUBI KOMAR USUP M. KAMARUDIN M. KAPRAWI KADAR MAD SOLEH MAESURI NURMAN RIATMIN RIDWAN PANDI RIDWAN SARAGIH RUDI NAHROWI SAARIN SANTARI SIDIK PURNOMO SRI WIDODO SUEMBAR SUWARNA SUWIRNO TONI B INI UJANG FAUZI USMAN WARSA WARYONO ZULKARNAIN September 03 27 September 03 01 November 03 April 2005 13 Agustus 2004 16 Juni 2004 April 2004 15 Juni 2004 15 Juni 2004 06 Maret 2004 12 Maret 2004 14 Februari 2004 Oktober 2003 25 September 03 Maret 2004 01 Oktober 2003 Januari 2004 25 September 03 Maret 2004 12 Maret 2004 01 Oktober 2003 01 September 03 Februari 2004 Juli 2004 13 Oktober 2004 15 Juni 2004 April 2005 12 April 2004 13 September 04 30 Maret 2004 14 Maret 2004 15 Juni 2004 24 Maret 2004 01 Oktober 2003 29 September 03 14 Februari 2004 November 03 07 November 03 21 Oktober 2003 13 Agustus 2004 Juli 2004 15 Juni 2004 Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- Rp 819.100,- 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 9.829.200,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Rp 5.012.892,- Jumlah Rp 412.826.400,- Rp 210.541.464,- TOTAL JUMLAH Rp 623.367.864,- F. Tahun 2007 (Januari-Mei) PERHITUNGAN UPAH YANG TERTUNDA TAHUN 2007 No Nama Masuk Kerja UMP TAHUN 2003 Yang dibayarkan Kekurangan Upah Jan 07 s/d Mei 07 Jumlah Denda 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ADAM DAMARA ADE KOSWARA AGUS SETIAWAN AGUS SUDRAJAT AHMAD AHMAD AFFANDI ARDIYANTO PUTRA ARMADI BILLER SIHOMBING DANIEL NGALUKU DEDE ISKANDAR DENI NURDIANSYAH DIDI RASMADI ENDANG TAUFIK HARI ARYADI HENDRA FERNANDO IMANG KARNADI KARTUBI KOMAR USUP M. KAMARUDIN M. KAPRAWI KADAR MAD SOLEH MAESURI NURMAN RIATMIN RIDWAN PANDI RIDWAN SARAGIH RUDI NAHROWI SAARIN SANTARI SIDIK PURNOMO SRI WIDODO SUEMBAR SUWARNA SUWIRNO TONI B INI UJANG FAUZI USMAN WARSA WARYONO ZULKARNAIN September 03 27 September 03 01 November 03 April 2005 13 Agustus 2004 16 Juni 2004 April 2004 15 Juni 2004 15 Juni 2004 06 Maret 2004 12 Maret 2004 14 Februari 2004 Oktober 2003 25 September 03 Maret 2004 01 Oktober 2003 Januari 2004 25 September 03 Maret 2004 12 Maret 2004 01 Oktober 2003 01 September 03 Februari 2004 Juli 2004 13 Oktober 2004 15 Juni 2004 April 2005 12 April 2004 13 September 04 30 Maret 2004 14 Maret 2004 15 Juni 2004 24 Maret 2004 01 Oktober 2003 29 September 03 14 Februari 2004 November 03 07 November 03 21 Oktober 2003 13 Agustus 2004 Juli 2004 15 Juni 2004 Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- Rp 900.560,- 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 4.502.800,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Rp 2.296.428,- Jumlah Rp 189.117.600,- Rp 96.449.976,- TOTAL JUMLAH Rp 285.567.576,- Total upah yang tidak pernah dibayarkan terhitung sejak tahun 2003 s/d Mei 2007 ditambah denda keseluruhannya sebesar Rp 1.964.548.557,- (satu milyard sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah). 17. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat melalaui organisasi yang dibentuk di tingkat perusahaan dengan nama Pengurus Serikat Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Transportasi Nasional Jakarta International Container Terminal/Philia Mandiri Sejahtera (PSTP SBTN PT JICT/PMS) telah berulang kali melayangkan surat kepada Tergugat I dan Tergugat II yang isinya mempertanyakan tentang hak-hak Para Penggugat dan meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dapat melaksanakan hubungan kerja dengan Para Penggugat sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, tetapi surat-surat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang memuaskan dari Tergugat I dan Tergugat II (BUKTI: P-4, P-5, P-6); 18. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memberikan tanggapan yang memuaskan (BUKTI P-7 dan P-8), maka salah satu Pengurus PSTP SBTN PT JICT/PMS (Sdr. Solihin) mengadukan masalah tersebut kepada Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta yang ditanggapi dengan mengundang Para Penggugat dan Pengurus Organisasi untuk mengikuti rapat untuk membicarakan mengenai pengaduan tersebut bersama pimpinan dan anggota Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 09 Agustus 2005 (BUKTI P-9); 19. Bahwa oleh karena belum ada tindaklanjut mengenai pengaduan Para Penggugat tersebut, maka melalui organisasi PSTP SBTN PT JICT/PMS, tanggal 14 September 2005 melayangkan surat No. 013/PSTP/JICT-PMS/SBTN/IX/2005 kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kotamadya Jakarta-Utara, serta Tergugat I, Tergugat II dan P4D, yang isinya pemberitahuan rencana mogok kerja yang akan dilakukan oleh para karyawan Operasional Head Truck khususnya Para Penggugat pada tanggal 23 September 2005 guna menuntut status hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak para pekerja. Surat pemberitahuan aksi mogok tersebut sesuai yang diamanahkan pasal 140 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2005 Para Penggugat menghadiri panggilan dinas dari Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta Utara guna membahas alasan-alasan rencana mogok kerja sesuai isi surat pemberitahuan mogok kerja yang diterima oleh Kantor SUDINAKERTRANS Kodya Jakarta-Utara (BUKTI P-10 dan P-11); 20. Bahwa pada tanggal 23 September 2005 pukul 15.00-17.00 Wib dilaksanakan aksi mogok kerja di perusahaan sesuai rencana dan amanah ketentuan pasal 137 dan pasal 138 Undang-undang 13 tahun 2003 dengan tuntutan agar status hubungan kerja antara tenaga Operator Head Truck Cq Para Penggugat dengan Tergugat I (PT. Philia Mandiri Sejahtera) demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat II (PT. JICT) sesuai ketentuan pasal 66 ayat (1) jo. Ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan meminta kepada Tergugat I untuk segera melaksanakan pembayaran upah terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan bulan September 2005; 21. Bahwa selain mogok, Para Penggugat juga melakukan unjuk rasa ke instansi-instansi terkait antara lain pada tanggal 27 September 2005 ke kantor Kementerian BUMN dan tanggal 30 September 2005 ke kantor Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI. Tanggapan pemerintah atas aksi tersebut, Kantor Kementerian BUMN melayangkan surat No.S-146/MBU.S/2005 tanggal 30 September 2005 perihal: Tuntutan Operator Head Truck menjadi karyawan tetap PT. JICT yang ditujukan kepada Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II yang isinya antara lain memerintahkan kepada PT. PELINDO II untuk seketika menyelesaikan tuntutan Para Penggugat sedangkan pihak DEPNAKERTRANS RI melayangkan surat No. B. 489/PHI/PPHI/2005 tanggal 03 Oktober 2005 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kotamadya Jakarta-Utara yang isinya antara lain: agar membantu menyelesaikan secara musyawarah tuntutan Para Penggugat (BUKTI P-12 dan P-13); 22. Bahwa akibat dari aksi mogok kerja dan unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Penggugat bersama Operator Head Truck lainnya, Tergugat I kemudian melakukan tindakan pembalasan yaitu menerbitka surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dan Operator Head Truck lainnya. Tindakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat I dimulai terhadap Koordinator OHT Gtoup B atas nama Sdr. A. Djunaidi pada tanggal 04 Oktober 2005, selanjutnya berturut-turut kepada Para Penggugat dan Operator Head Truck lainnya menerima surat dirumahkan atau langsung di-PHK tanpa melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan pasal 151 dan pasal 152 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, selama di-PHK Para Penggugat tidak diperkenankan memasuki area operasional PT JICT untuk melaksanakan pekerjaan, padahal Para Penggugat setiap hari datang untuk melakukan pekerjaannya. Selain itu, selama tidak diperkenankan masuk bekerja Tergugat I tidak pernah memberikan upah kepada Para Penggugat sebagaimana diamanahkan ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (BUKTI P-14); 23. Bahwa tindakan pembalasan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat adalah sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 151 dan pasal 152 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja tersebut BATAL DEMI HUKUM; 24. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2005 Para Penggugat melaporkan tindakan Tergugat I yang merumahkan Para Penggugat dan melakukan PHK secara sepihak kepada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara dan meminta untuk diperantarai. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2005 diadakan perundingan di tingkat TRIPARTITE. Hasilnya, tidak ada kesepakatan dari para pihak; 25. Bahwa selain melaporkan tindakan Tergugat I di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara, Para Penggugat juga kembali mengirimkan surat kepada Komisi E DPRD Propinsi DKI Jakarta untuk memohon tindaklanjut pertemuan tanggal 09 Agustus 2005 yang lalu dan pada tanggal 27 Oktober 2005, Komisi E kembali mengundang Para Penggugat dan pengurus organisasi dengan pihak Depnakertrans serta pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas pengaduan Para Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2005. Hasil dari pertemuan ini adalah Komisi E DPRD DKI Jakarta memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat I dan Tergugat II (BUKTI P-15). Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara melakukan pemeriksaan kepada Tergugat II dan telah menerbitkan Nota Pemeriksaan No. 5986/1838 tanggal 13 September 2005 yang isinya antara lain: Tergugat II belum melaksanakan pasal 66 UU No. 13 tahun 2003 dan Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 2004 mengenai AKDHK dan Nota Pemeriksaan No. 5987 tanggal 13 September 2005 yang isinya antara lain: Belum dilaksanakannya ketentuan pasal 66 UU No. 13 tahun 2003. Nota Pemeriksaaan tersebut telah menguatkan dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 8, 9 dan 10; (BUKTI P-16 dan P-17); 26. Bahwa kemudian pertemuan dengan Komisi E DPRD DKI dilanjutkan pada tanggal 10 November 2005 yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi E, Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, pihak Depnaker seta pihak-pihak terkait lainnya. Pada saat pertemuan tersebut barulah diketahui telah diterbitkan Anjuran No. 7662/1.831 oleh Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara tanggal 09 November 2005 yang isinya: 1. PT. Philia Mandiri Sejahtera seketika memanggil pekerja yang dirumahkan (20 orang) untuk kembali bekerja seperti biasa; 2. Pekerja yang dirumahkan (20 orang) seketika melaporkan kesediaannya untuk kembali bekerja seperti biasa; 3. Kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis atas anjuran ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat Anjuran ini. 27. Bahwa dengan diterbitkannya Anjuran oleh Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara maka dalam pertemuan tanggal 10 November 2005 tersebut menghasilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Mendukung Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara tanggal 09 November 2005; 2. Merekomendasikan agar hak-hak karyawan atas upah pokok selama menjadi operator dapat dipenuhi selambat-lambatnya akhir bulan November 2005 dan 3. Merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait pada hal-hal yang dipandang perlu apabila usulan-usulan yang telah diberikan tidak dipenuhi oleh PT. JICT/PMS; 28. Bahwa terhadap isi anjuran dimaksud Tergugat I menyatakan menolak, sehingga Pegawai Perantara Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara melimpahkan masalah tersebut kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Selanjutnya Para Penggugat datang ke perusahaan untuk melakukan pekerjaan tetapi oleh Tergugat I tidak diperkenankan masuk bekerja oleh Tergugat I Para Penggugat kehilangan pekerjaan yang berdampak pada tidak adanya penghasilan untuk menghidupi kebutuhan keluarga, termasuk membayar biaya anak sekolah bagi anak-anak Para Penggugat; 29. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat I menyatakan menolak isi anjuran, maka pada tanggal 05 Desember 2005 Para Penggugat melalui PSTP SBTN PT. JICT/PMS mengirim surat No. 029/PSTP/SBTN/JICT-PMS/X/05 kepada Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga kerja & Transmigrasi Kodta Jakarta-Utara Cq. Ka Sie Pengawasan Ketenagakerjaan. Selanjutnya surat tersebut mendapat tanggapan tertulis dari Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara melalui surat No. 8068/085.1 tanggal 08 Desember 2005 yang isinya antara lain: memerintahkan membayarkan upah pekerja selama tidak dipekerjakan”. Surat-surat tersebut telah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menguatkan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada butir 11 s/d butir 15 (BUKTI P-19, P-20); 30. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melaksanakan perintah pembayaran upah sesuai isi surat diatas, maka Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kodya Jakarta-Utara menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas pelanggaran sesuai surat perintah membayar upah. Hasil Berita Acara Pemerikasaan (BAP) dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta-Utara melalui Kejaksaan Negeri Jakarta-Utara. selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta-Utara memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberi Putusan No. 1077/Pid.B/2006/PN.Jkt.Ut tanggal 03 Oktober 2005 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Mengadili 1. Menyatakan Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO (Direktur PT. PHILIA MANDIRI SEJAHTERA) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran ketenagakerjaan yaitu:”Tidak membayarkan upah kepada pekerja/buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetpai pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANI SAPTA PRIBOWO dengan pidana denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 31. Bahwa dari uraian diatas mengenai tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta upaya-upaya yang dilakukan Para Penggugat dan telah mendapat tanggapan dari pihak-pihak terkait antara lain: Nota Pemeriksaan No. 8068/085.1 tanggal 08 Desember 2005, Nota Pemeriksaan No. 5987 & Nota Pemeriksaan No. 5987/1.836 ta
  2. Outsoucer = mucikari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: