Posisi KADIN – APINDO mengenai: RPP PESANGON

Pada dasarnya Pesangon bagi Pengusaha adalah Biaya yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh sebagai kewajiban bila terjadi PHK. Pesangon seutuhnya merupakan Biaya Kompensasi PHK yang terdiri dari: Uang Pesangon(UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH).

Imbalan PHK merupakan salah satu dari beberapa Jaminan Sosial Tenaga Kerja, oleh karena itu perlu kajian yang komprehensif dan terintegrasi termasuk didalamnya harmonisasi dan penyempurnaan peraturan perundangan.

Disamping kebijakan pengupahan, kebijakan Imbalan PHK Manfaat Pasti yang merupakan fungsi turunan gaji – berakibat mempengaruhi iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Besar Imbalan PHK berdasarkan UU 13/2003 termasuk salah satu tertinggi didunia naik 2x lipat dari kebijakan tahun 1996 dan 3x lipat dari kebijakan tahun 1986. Tingginya Imbalan PHK Manfaat Pasti akan lebih menguntungkan Pekerja berpenghasilan tinggi ketimbang meningkatkan kesejahteraan Pekerja berpenghasilan rendah.

Seyogyanya kebijakan ini ditinjau lagi dan disesuaikan agar lebih adil dan setara dengan negara lain

• Kebijakan kenaikan uang pesangon secara signifikan dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat dimana penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas adalah – kebijakan yang tidak tepat. Sementara banyak negara di Amerika Latin mereformasi uang pesangon, di Indonesia justru sebaliknya – mengambil kebijakan yang berlawanan dengan menaikannya secara sangat signifikan.

• Besaran Imbalan PHK UU13/2003 sebesar +/- 13% upah (hasil penelitian Unpad) adalah terlalu besar baik bagi Pemberi Kerja maupun dalam praktek bisnis pada umumnya. Komposisi dari 13% tersebut adalah:

– Pesangon 9%

– Uang Penggantian Hak (UPH) 1.5%

– Penghargaan Masa Kerja (PMK) 2.5%

• Penghargaan Masa Kerja tumpang tindih dengan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Substansi sama nama berbeda.

• Tujuan, Alokasi Besaran, dan Sifat Manfaat (manfaat pasti / iuran pasti) atas Imbalan PHK tidak tepat

• Pesangon dan UPH seharusnya didefinisikan sebagai uang tunggu untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Besaran maximum adalah 6 bln disesuaikan dengan masa kerja dan tingginya upah (ketentuan ceiling atau degresif sesuai PTKP). Diperkirakan alokasi untuk ini adalah sekitar 2-3% upah.

• PMK lebih tepat ditempatkan dalam posisi Dana Pensiun Wajib (Public Pension Fund). Kontribusinya menyesuaikan dengan UU. 40/2004 SJSN dilakukan sharing dengan Pekerja. Pemisahan Dana Pensiun yang bersifat Publik (Public Pensiun Fund) yang wajib dan Dana Pensiun Privat (Private Pension Fund) yang bersifat sukarela.

• Dana Pensiun Publik sifatnya wajib dan kontribusinya sharing antara Pemberi Kerja dan Pekerja – menyesuaikan dengan UU 40/2004 SJSN. Porsi Pemberi Kerja mungkin 7-10% upah (sebagai kompromi penyesuaian UU 13/2003) namun ada batasan ceiling. Untuk level gaji diatas ceiling – Pemberi Kerja tidak wajib berkontribusi. Porsi gaji diatas ceiling ini diatur dalam Dana Pensiun Privat yang sifat kontribusinya sukarela.

Disampaikan oleh Hasanudin Rachman

Rapat Kadin Indonesia dan Apindo Jakarta, 27 Juli 2007

Disampaikan oleh Hasanudin Rachman Rapat Kadin Indonesia dan Apindo Jakarta, 27 Juli 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: