Cegah Tindak Korupsi Dengan Penerapan Sistem e-GP

KPK-JAKARTA-Meski telah dibentuk lembaga khusus yang menangani praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktek KKN tetap tumbuh subur di negeri ini. Layak jika beberapa lembaga survei internasional seperti World Economic Forum (WEF) dan Pontical Economic & Risk Consultancy (PERC) tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Hasil survei yang dirilis Transparency International baru-baru ini menyebutkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2007 turun 0.1% dibanding tahun 2006.

Lembaga survei yang berbasis di Berlin, Jerman ini menetapkan IPK Indonesia tahun 2007 sebesar 2,3 dan berada di urutan 143 dari 180 negara yang disurvei. Posisi Indonesia berada satu level dengan Rusia, Gambia, dan Togo. Sementara jika dibanding negara lain di Kawasan ASEAN, Indonesia berada dalam posisi paling korup ketiga setelah Myanmar (indeks 1,4) dan Kamboja (2,0). Sedangkan Filipina masih sedikit lebih bersih dengan indeks 2,5, Vietnam (2,6), Timor Leste (2,6), Thailand (3,3), Malaysia (5,1), dan Singapura (9,1). Tahun 2007, Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru menempati urutan pertama, kedua, dan ketiga sebagai negara yang nyaris tanpa korupsi dengan indeks 9,4.

Dalam konteks Indonesia, inkonsistensi pemerintah dalam pemberantasan korupsi disebut-sebut sebagai faktor utama turunnya IPK Indonesia. Selain itu, menurut Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Todung Mulya Lubis, juga disebabkan oleh masih banyaknya nama-nama koruptor kelas kakap yang belum tersentuh. Juga ada kesan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang diharapkan dapat memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi juga masih jauh panggang dari api.

Padahal, mengutip pernyataan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, keberhasilan pemberantasan korupsi di negara-negara lain karena dukungan kepala negaranya. Akibatnya, karena Presiden SBY kurang getol dalam upaya pemberantasan korupsi, negeri ini tetap menjadi surga bagi para koruptor. Tentu saja Presiden tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan lembaga lain seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Yang pasti, gerakan pemberantasan korupsi harus dilakukan di semua tembaga. Jika demikian, program reformasi birokrasi harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum, birokrasi Indonesia adalah birokrasi yang korup.

Maraknya praktik korupsi di lembaga birokrasi ini, salah satunya dapat dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahkan, menurut catatan KPK, kebocoran uang negara terbesar terjadi di bidang pengadaan barang dan jasa baik untuk pemerintah maupun publik, yang diakibatkan oleh adanya penggelembungan {markup) harga atau pembelian yang diatas harga pasar. Jumlah uang negara yang raib dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah pun tidak tanggung-tanggung, mencapai ratarata Rp36 triliun per tahun. KPK juga melaporkan, dari 33 kasus korupsi yang ditanganinya sejak Maret 2006 hingga Oktober 2007, 27 diantaranya penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sebagaimana dilaporkan Bappenas, kucuran dana APBN untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2007 sebesar Rp240 triliun, atau 31% dari total APBN Rp763 triliun. Melihat besarnya dana negara yang dihabiskan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah serta masih rentannya terhadap tindak korupsi dan penyuapan, pemerintah perlu menciptakan satu sistem yang akuntabel, bersih, dan transparan dalam upaya pengawasan termasuk penindakan para pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, puluhan triliun rupiah uang negara dapat diselamatkan dari aksi para “tikus” kantor yang dapat menghancurkan masa depan bangsa.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang kian marak di negeri ini, pilihan pemerintah untuk mencegah praktik KKN di instansi pemerintah jatuh pada sistem elektronik melalui internet atau yang lebih dikenal dengan ElectronicGovernmentProcurement(E-GP). Sistem E-GP ini akan segera menggantikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selama ini masih manual. Jika dalam sistem manual proses tender barang dan jasa pemerintah sangat rentan korupsi dan kolusi antara panitia dan peserta lelang, serta tertutupnya akses bagi peserta dari daerah untuk mengikuti proses tender. Dalam pelaksanaan E-GP, seluruh kalangan secara terbuka dapat mengakses seluruh rangkaian proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sistem E-GP dinilai bisa menjadi solusi agar muncul akuntabilitas, transparansi, dan mengurangi kontak antara panitia pengadaan barang dengan pengusaha. Selain mencegah korupsi, EGP juga bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. E-GP akan mendorong percepatan belanja pemerintah sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan akhirnya berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat luas, informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan mendorong peran serta untuk pengawasan pelaksanaan pembangunan. Dengan E-GP, semua dapat dilihat dengan jelas, jadwal pelelangan dan pendaftaran peserta dapat dilakukan via internet. Demikian pula peserta pemenang tender akan umumkan secara terbuka.

Jika sistem E-GP sudah sepenuhnya dapat menggantikan sistem manual, potensi kerugian negara dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat ditekan. Sebagai tahap awal, sistem E-GP ini akan mulai diterapkan di empat provinsi percontohan, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Kalimantan Tengah. Dalam penerapan E-GP, provinsi-provinsi tersebut akan menyiapkan layanan E-GP di provinsi yang akan melayani kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara online baik untuk instansi provinsi maupun instansi kabupaten/kota yang dinaunginya.

Penerapan sistem EGP sebenarnya sudah diuji coba di instansi pemerintah pusat sejak setahun lalu. Berdasarkan laporan KPK, dari 17 instansi pemerintah pusat yang telah menerapkan sistem E-GP sejak tahun 2006 itu, uang yang berhasil diselamatkan dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai Rp9 triliun. Bappenas mentargetkan penerapan E-GP mampu meningkatkan efisiensi anggaran hingga 10%-15% per tahun. Target ini optimistis bisa tercapai jika semua komponen ba’ngsa memiliki komitmen kuat untuk memberantas korupsi di negeri ini. Namun, satu hal yang perlu diingat, permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak akan seluruhnya selesai dengan diberlakukannya sistem E-GP. Untuk itu, kita perlu terus menerus membangun integritas dan kompetensi para pengelola dan lingkungan strategisnya.

Sumber: Business News, 1 Desember 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: