Public Hearing Pencegahan Persekongkolan Tender Melalui Pengaturan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

KPPU, Jakarta-Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 oleh KPPU telah berjalan selama 7 tahun, sepanjang periode tersebut KPPU telah menerima kurang lebih 450 laporan dari masyarakat mengenai dugaan pelanggaran persaingan usaha, dan hampir 60 % dari kasus yang ditangani KPPU adalah kasus dugaan persekongkolan tender. Fakta tersebut  menunjukkan bahwa kondisi terkini pengadaan barang dan jasa masih banyak diwarnai perilaku usaha yang tidak sehat, dimana pelaku usaha cenderung memupuk insentif untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan melakukan tindakan-tindakan anti persaingan, seperti melakukan pembatasan pasar, praktek persekongkolan, serta melakukan kolusi dengan panitia pengadaan untuk menentukan hasil akhir lelang.

Berbagai kondisi tersebut diduga menjadi penyebab tingginya tingkat korupsi dan kolusi di Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa proyek pemerintah. Keadaan yang demikian menyebabkan hilangnya persaingan dan mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien serta menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi kinerja industri dan perkembangan ekonomi.

Padahal proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan secara kompetitif dan  memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat (public welfare) karena sebagian besar proyek-proyek pemerintah memang merupakan kegiatan pemerintah atau government spending yang ditujukan untuk memacu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks persaingan inilah, KPPU menjalankan fungsinya sebagai pengawas yang  menelusuri pembuktian dugaan persekongkolan yang terjadi pada setiap tahapan proses pengadaan. Berkaitan dengan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang pengadaaan barang dan jasa, KPPU berusaha mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terutama terhadap aspek pemberian kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Oleh karena itu, KPPU mengadakan public hearing yang diselenggarakan pada hari Rabu, 7 November 2007 di Hotel Alila Jakarta. 

Public hearing yang dihadiri oleh para undangan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia Procurement Watch (IPW), Pertamina, BPH Migas, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI), Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, dan lembaga terkait lainnya, diadakan untuk mendengar berbagai masukan dari berbagai pihak mengenai persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa. Forum tersebut membahas beberapa permasalahan seperti, permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan permasalahan persaingan usaha dalam pengadaan tersebut, perkembangan kebijakan pengadaan barang/jasa, usaha perbaikan sistem pengadaan barang/jasa, peran instansi dan lembaga terkait, serta usulan peningkatan efektifitas penegakan hukum di bidang pengadaan barang/jasa.

Diskusi yang berjalan antara para undangan dengan para narasumber yang terdiri atas Bapak Prof. Ramadhan Siregar (Komisioner KPPU), Bapak Soy. M. Pardede, Bapak Ikak dari Bappenas, serta Bapak Budihardjo dari IPW, berjalan cukup alot. Topik yang diperdebatkan oleh para audiens berkaitan dengan kurang disosialisasikannya electronic procurement (e-proc) oleh Bappenas sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui keberadaan e-proc tersebut, audiens juga mempertanyakan pengumuman tender yang hanya dimuat di surat kabar ‘Media Indonesia’ sehingga menimbulkan kesulitan bagi para pelaku usaha yang tidak berlangganan media tersebut.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Bappenas mengakui kekurangan mereka dalam mensosialisasikan e-proc. Sementara mengenai pengumuman tender yang hanya dimuat pada surat kabar ‘Media Indonesia’, pihak Bappenas mengungkapkan bahwa proses pengadaan media tersebut dilaksanakan melalui prosedur pengadaan barang dan jasa yang sepatutnya dengan tujuan agar pengumuman tender dapat disiarkan secara lebih terpusat sehingga akan memudahkan pelaku usaha.

Diskusi pada public hearing tersebut juga menyinggung rencana pemerintah untuk membentuk lembaga yang dikhususkan pada pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa serta rencana penyusunan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa. Audiens menanggapi isu tersebut dengan pertanyaan mengenai jangkauan wewenang lembaga tersebut serta efektifitasnya dalam menangani masalah pengadaan barang dan jasa, mengingat telah ada beberapa lembaga termasuk KPPU yang menangani masalah pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, wewenang lembaga tersebut diharapkan untuk tidak bersentuhan atau tumpang tindih dengan wewenang lembaga yang telah ada sebelumnya.

Sementara itu, rencana penyusunan UU Pengadaan Barang dan Jasa ditanggapi secara positif dan negatif oleh para audiens, karena menurut mereka hal terpenting yang harus diperbaiki adalah pelaksanaan peraturan yang telah ada (Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahan terakhirnya  pada tahun 2006).

Pada akhir acara, Bapak Ahmad Ramadhan selaku moderator menyampaikan bahwa segala permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat diselesaikan hanya dengan sekali pertemuan. Oleh karena itu, beliau mengharapkan partisipasi aktif dari para undangan dan narasumber untuk bersama-sama memantau dan memperbaiki pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.

Satu Tanggapan

  1. Permasalahan pengadaan barang/jasa tersistematis. Perangkat regulasi yang ada sudah cukup spt. keppres 80/2004 & perubahannya. Tinggal penerapan sanksi bagi para persekongkolan tender yang harus ditingkatkan supaya menimbulkan efek jera. Karena mulai dari awal diumumkan saja kita sdh dpt membaca kalo tender tsb sdh terkondisikan atau belum. Padahal Bappenas telah memberi arahan tata cara pengumuman tender di Media Indonesia tetapi banyak pengumuman tender yg menyalahi arahan tsb. Jadi boleh dibilang persekongkolan tender dilakukan secara sadar oleh para pelaku tender. Tinggal kemauan para pelaku tender untuk berkompetisi secara sehat atau tidak. Dan para penegak hukum harusnya cepat menanggapi hal tsb, jgn hal tsb dijadikan bancakan bg para penegak hukum apabila terjadi persekongkolan tender yg mencuat kepermukaan. Sekali lagi para penegak hukum katakanlah yg salah bila itu salah & katakan yg benar bila itu benar, jgn katakan yg salah itu benar dan sebaliknya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: