Pesangon Karyawan yang Di-PHK Idealnya 20 Kali PTKP [Pendapatan Tidak Kena Pajak]

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) meminta pembatasan upah atau ceiling wage yang ditetapkan pemerintah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon minimal mencapai 20 kali Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau Rp 22 juta. Angka itu jauh lebih tinggi dari jumlah yang digariskan pemerintah sebesar lima kali PTKP atau Rp 5,5 juta.

“Jangan korbankan pekerja kecil tapi pekerja ‘kerah putih’ dipersilakan berunding. Serikat pekerja bisa kompromi asalkan besaran ceiling wage tidak lima kali, melainkan 20 kali PTKP. Kalau memang perusahaan mampu membayar pekerja di atas itu, silakan bayar, jangan menggeneralisasi,” kata Ketua Umum KSBSI Rekson Silaban di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, SBSI menolak RPP Pesangon karena ketentuan itu menggeneralisasi pekerja dan perusahaan yang kondisinya berbeda-beda.

“Perusahaan besar yang sudah mengatur cadangan atau mampu membayar pesangon sesuai UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan cenderung menggunakan RPP ini untuk memangkas jumlah karyawan,” paparnya.

Dia menambahkan, suara serikat pekerja sudah bulat menentang RPP Pesangon. Apalagi nilai pesangon dalam RPP Pesangon lebih kecil dibanding UU 13/2003. “Penerapan ceiling wage lima kali PTKP cenderung diskriminatif dan besaran premi tabungan cadangan PHK sebesar 3% terlalu kecil,” tuturnya.

Rekson mengemukakan, alasan pemerintah bahwa RPP tersebut diterapkan demi melindungi 99% pekerja yang upahnya di bawah lima kali PTKP kurang tepat.

“Memang ada pekerja bergaji Rp 25 juta pesangonnya dapat menutupi beberapa pekerja yang bergaji sebatas PTKP. Tapi perusahaan besar kan sudah punya cadangan pesangon untuk pekerja yang upahnya tinggi. Mereka bisa negosiasi. Kesejahteraan mereka juga sudah terjamin. Kenapa memaksa yang 99%?!” tandasnya.

Hal serupa, menurut dia, berlaku bagi premi. “Yang sudah mampu silakan bayar di atas 3%. Jangan paksa semua bayar 3%. Seperti mekanisme upah minimum provinsi (UMP), kalau perusahaan tidak mampu silakan ajukan permohonan tidak mampu. Lalu perusahaan merundingkan dengan pekerja,” ujarnya.

Dia mengakui, pihaknya menyepakati perlunya penyelenggara pengelola dana cadangan secara multiprovider atau melibatkan banyak penyelenggara. “Kami tidak mau ada monopoli,” tuturnya.

Lebih Memberatkan
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Advokasi Hasanuddin Rachman mengungkapkan, pemerintah kembali memaparkan RPP Pesangon di hadapan perwakilan pengusaha dan serikat pekerja, Senin (17/9).

Kalangan serikat pekerja, kata dia, menyatakan RPP Pesangon lebih memberatkan dibanding UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. “Sedangkan pihak pngusaha menginginkan single rate dalam saving , yaitu 3% dan mencakup seluruh alasan PHK sesuai UU 13/2003,” ucapnya.

Menurut Hasanuddin, mayoritas perwakilan serikat pekerja dan pengusaha menolak konsep tersebut karena besaran pesangon dalam RPP lebih kecil dibanding UU 13/2003. Penerapan ceiling wage sebesar lima kali PTKP juga diskriminatif.

“Serikat pekerja mendesak dibuat dahulu pokok-pokok pikiran, baru dibahas di tingkat pleno Tripartitnas. Tapi pemerintah mengatakan RPP ini sudah terlalu lama dibahas,” katanya.

Sekjen Apindo Djimanto menambahkan, dibandingkan negara-negara lain, terutama Vietnam dan Tiongkok, komponen pesangon dalam biaya ketenagakerjaan di Indonesia jauh lebih tinggi.

“Kami ingin RPP Pesangon disahkan sekarang dengan draf yang dipaparkan pemerintah minggu lalu. Premi 3%, PTKP lima kali, dan penyelenggaranya multiprovider . Tapi kalau di tengah jalan berubah, ya terserah pemerintah. Tanpa RPP juga tidak masalah. Bagi kami mudah saja, kalau ternyata menambah beban, tinggal pindah pabrik saja,” ujarnya.

Menurut Djimanto, saat ini saja perusahaan sepatu miliknya sudah memindahkan setengah produksi ke Vietnam dan mengurangi sekitar 1.500 pekerja.

Dia menambahkan, usulan dibebaskannya pesangon dari Pajak Penghasilan (PPh) kembali muncul dalam pertemuan tersebut. “Sebenarnya usulan ini bukan hal yang baru. Tapi ini bukan hal yang mudah karena harus diusulkan dalam UU 13/2003 dan disinkronkan dengan RUU PPh yang sedang dibahas di DPR. Harusnya pesangon memang dibebaskan dari potongan PPh,” papar Djimanto.

Sumber : (avr) Investor Daily, Jakarta via  e-Bursa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: