Asuransi PHK, Pilihan Terbaik

Jakarta, Kompas. Karyawan (buruh) dan perusahaan ibarat dua sisi mata uang. Namun, di lapangan, hubungan kedua pihak itu sering kali tidak harmonis. Pengusaha lebih menuntut hak daripada memberikan kewajibannya bagi pekerja. Maka, konflik berkobar dan pemutusan hubungan kerja atau PHK pun menjadi senjata paling efektif pengusaha dalam mematikan tuntutan buruh.

Kisah itu selalu berulang. Anehnya, pemerintah belum memiliki solusi tepat untuk menyelesaikan konflik buruh dan pengusaha. Akibatnya, iklim investasi di Indonesia pun semakin terganggu.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kompas melakukan wawancara khusus dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra III, Jakarta, Rabu (25/4) malam. Berikut petikan wawancara tersebut.

Mengapa tahun 2007 dicanangkan sebagai tahun hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan?

Saya mencanangkan itu karena kami sadar betul bahwa hubungan antara pengusaha dan serikat pekerja (pekerja) harus harmonis, kondusif, demokratis. Dengan begitu, perusahaan tetap eksis, tumbuh dan berkembang. Pekerja terjamin kelangsungan kerjanya dan terjadi peningkatan kesejahteraan. Konsep ini menuntut dikembangkan diskusi, urun rembuk dan keterbukaan secara bipartit. Akhirnya, pekerja merasa memiliki perusahaan.

Dari hubungan industrial yang harmonis dan saling percaya itu pada tahun 2006, kasus PHK berhasil ditekan. Jika selama tahun 2004-2005 pekerja yang di-PHK rata-rata 120.000 orang per tahun, tahun 2006 hanya 37.000 orang.

Keharmonisan hubungan industrial membuat masalah PHK tidak dijadikan sebagai kasus organisatoris, tetapi individual. Jika di dalam suatu perusahaan sekitar 10 dari 1.000 karyawan bermasalah, maka penyelesaian secara bipartit hanya dengan 10 orang itu. Kalau penyelesaian secara massal bisa timbul keributan, lalu perusahaan bangkrut dan tutup.

Apa konsep kesejahteraan pekerja menurut Anda?

Kesejahteraan pekerja ditentukan empat faktor utama, yakni upah, ketersediaan rumah, jaminan kesehatan, dan transportasi. Saat ini saya mulai gerakan agar setiap daerah industri yang memiliki pekerja minimal 50.000 orang wajib dibangun perumahan bagi pekerja. Rumah itu nantinya disewa atau dibeli dengan harga murah. Jika perumahan dibangun di dekat kawasan industri, otomatis mengurangi biaya transportasi.

Untuk kesehatan, kami merencanakan membangun rumah sakit pekerja di kawasan industri. Biaya pengobatan pun akan murah sebab ada subsidi kesehatan dari pemerintah. Anak pekerja juga dapat menikmati pendidikan gratis dari program nasional.

Dengan berkurangnya pengeluaran, pekerja bisa menyisihkan sejumlah pendapatan untuk ditabung. Makin banyak tabungan, berarti meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja.

Bagaimana dengan pengawasan ketenagakerjaan?

Pengawasan terhadap ketenagakerjaan mencakup banyak hal. Salah satu di antaranya adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Saat ini kepatuhan pengusaha mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) bagi pekerjanya masih sangat rendah, yakni baru 30 persen dari 148.000 perusahaan.

Padahal, jaminan sosial tenaga kerja melalui Jamsostek itu meliputi kecelakaan, kematian, kesehatan, dan jaminan hari tua. Yang belum ditangani adalah jaminan PHK. Jaminan itu berupa pesangon, penghargaan masa kerja, dan hak-hak lain untuk diterima pekerja yang terkena PHK.

DPR dan pemerintah belum berhasil merevisi UU Ketenagakerjaan. Mengapa hal itu terjadi?

Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan itu beberapa. Ada UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. UU ini sedang direvisi melalui hak inisiatif DPR. Dari revisi itu diharapkan jaminan sosial pekerja meningkat. Badan pengelolanya pun bukan lagi bersifat persero yang hanya mencari keuntungan, tetapi dikelola secara profesional dengan sistem wali amanat.

Ada lagi UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial.

Semua UU tersebut sedang dilakukan penyelarasan dalam forum tripartit nasional yang sekarang saya fungsikan kembali. Saya telah membentuk badan pekerja, dan sudah bekerja untuk membahas penyelarasan UU bersama akademisi sebagai kelompok independen.

Sambil menunggu penyelarasan UU kami harus membuat peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sejenisnya untuk pelaksanaan. Misalnya, soal ketentuan PHK. Jaminan PHK diharuskan dibuat peraturan pemerintah untuk dipedomani jika terjadi PHK dan kepastian pembayaran pesangon sehingga pekerja tidak telantar.

Untuk itu, harus ada institusi lain yang menjadi penjamin atau mengelola jaminan PHK. Tujuannya apabila ada perusahaan yang ditutup atau majikan kabur, maka pekerja yang terkena PHK nasibnya tidak terkatung-katung. Pekerja bisa berhubungan langsung dengan badan pengelola jaminan PHK untuk menyelesaikan pesangon.

Badan pengelola pesangon itu seperti apa?

Badan itu diharapkan menjadi multiprovider. Tidak hanya satu, yakni Jamsostek. Badan ini berbentuk badan usaha milik negara sehingga kalau terjadi sesuatu pemerintah masih bisa mengatasinya. Tetapi, agar tidak terjadi monopoli, badan usaha yang mengelola jaminan PHK itu harus bekerja sama dengan asuransi atau menggandeng konsorsium asuransi.

Dengan demikian, ada iuran pasti dari pengusaha untuk jaminan PHK. Jika pekerja yang bersangkutan tak terkena PHK, maka otomatis dana itu menjadi hak hari tua. Sistem asuransi seperti ini, iurannya murah dan tak kan merugikan perusahaan.

Apakah dengan sistem asuransi jumlah pesangon yang diterima buruh bakal berkurang?

Oh, tidak. Jumlahnya pesangon pun tetap besar, yakni 32 kali dari gaji sesuai ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003.

Lalu, bagaimana dengan pengusaha?

Pengusaha juga tidak terbebani dengan sistem asuransi. Yang paling ditakutkan pengusaha selama ini adalah pesangon yang besar dan ditanggung sendiri. Melalui asuransi, risiko terkait kasus PHK tidak hanya ditangani perusahaan, tetapi juga asuransi. Iuran asuransi yang dibayar tidak dalam jumlah besar pada saat yang bersamaan. Jadi, tidak memberatkan.

Kapan penyelarasan dan amandemen UU bidang Ketenagakerjaan bisa tuntas dan direalisasikan?

Kami tidak memiliki target karena masih dalam proses pembahasan. Misalnya, amandemen UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek diupayakan selesai sebelum akhir tahun 2007. Yang lainnya masih dikaji bersama dalam forum tripartit agar menemukan sebuah konsep yang bisa menguntungkan pekerja dan pengusaha. Jadi, bukan pemerintah yang menentukan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: