Fungsi Pelabuhan di Indonesia Perlu Disesuaikan

JAKARTA (Suara Karya): Fungsi pelabuhan saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan tatanan seiring perubahan sistem perdagangan dan pembangunan sektor transportasi serta sektor sektor lainnya.

Oleh karena itu, harus ada peninjauan ulang Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional. Terutama yang menyangkut hirarki, peran, dan fungsi kepelabuhan.

Demikian kesimpulan Seminar tentang “Tinjau Ulang Tatanan Kepelabuhan Nasional” yang diselenggarakan Badan Litbang Dephub di Jakarta, kemarin. Seminar yang dibuka Kepala Badan Litbang Dephub Denny Siahaan ini diikuti sejumlah perwakilan instansi pemerintah di pusat dan daerah, BUMN, perusahaan pelayaran, galangan kapal, asosiasi, lembaga swadaya manusia (LSM), perguruan tinggi, pakar transportasi laut, dan para peneliti Dephub.

Menurut Denny, untuk mencapai sasaran yang tepat, selain menyempurnakan sejumlah kriteria, terutama yang terkait dengan ketentuan volume pergerakan peti kemas, diperlukan pelabuhan hub. Khususnya yang secara geografis dan strategis dekat dengan kawasan pertumbuhan ekonomi dunia sebagai gerbang transportasi laut di dunia.

Selain itu, juga perlu ditetapkan sekitar 10 pelabuhan dari 25 pelabuhan peti kemas yang dikembangkan sebagai pelabuhan internasional. Tentunya ini diikuti dengan persiapan sarana dan prasarana sesuai standar internasional.

“Dephub sebagai departemen teknis sangat berkepentingan menyelenggarakan pelabuhan yang andal dan mempunyai daya saing. Pelabuhan merupakan penunjang pembangunan nasional dan daerah. Tatanan kepelabuhanan juga diperlukan untuk menjamin efisiensi nasional, antara lain melalui efisiensi sistem logistik nasional,” kata Denny.

Saat ini, lanjutnya, Dephub telah menetapkan jumlah pelabuhan berdasarkan hirarki dan fungsi yang terbagi atas pelabuhan internasional hub, yakni sebanyak dua pelabuhan. Sementara itu ada 19 pelabuhan internasional, 244 pelabuhan nasional, 139 pelabuhan regional (antarpulau), dan 321 pelabuhan lokal.

Hirarki, peran, dan fungsi pelabuhan saat ini, tutur Denny, sudah tidak sesuai pada tatanan yang ada. Misalnya ada pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan nasional. Namun kondisi sebenarnya pelabuhan tersebut tidak layak dikategorikan sebagai pelabuhan nasional.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: