Terminal Petikemas Koja : Mutiara yang Tenggelam (Bagian 2-Habis)

Terminal Petikemas Koja : Mutiara yang Tenggelam     (Bagian 2 – Habis)

Lantas bagaimana dengan nasib TPK Koja?

Sebagai catatan, bahwa saat ini lahan KSO TPK Koja pun terus menyempit menjadi 30,6 Ha dari yang semula direncanakan yaitu 90 Ha. Di sisi lain PT. Pelindo II pun tanpa hatinurani, alih-alih membesarkan dan memajukan TPK Koja, malah melakukan penyewaan lahan yang sedianya diperuntukkan untuk TPK Koja. Kalau memasuki area TPK Koja pada saat musim hujan begini kita akan disambut dengan genangan air setinggi lutut orang dewasa pada jalan akses utama, beberapa meter kemudian mata kita akan tertuju pada belasan tanki raksasa yang dibangun PT Aneka Kimia Raya untuk penyimpanan BBM cair. Beberapa langkah kemudian akan terlihat depo petikemas yang dikelola PT Graha Segara. Setelah itu baru kemudian kita temukan gate in/out TPK Koja. Posisi office terletak di bagian depan diapit antara tanki-tanki LPG milik PT Pertamina dan tanki-tanki BBM cair milik PT Aneka Kimia Raya. Kondisi TPK Koja kian terpuruk dan kehilangan ‘Value’ di mata para customernya. Selain karena krisis global juga karena turunnya daya saing sehingga throughput bulan januari 2009 turun 40% dibanding bulan yang sama tahun lalu. Semua itu sebagai akibat dari tidak adanya kepedulian dan komitmen dari kedua pemilik yaitu PT Pelindo II dan PT HPI alih-alih sebagai upaya perkerdilan atau pembunuhan sistematis terhadap TPK Koja.

Dari sisi PT HPI

Bentuk penyertaan modal PT HPI dalam KSO Koja adalah asset suprastruktur yang berada di atas aset infrastruktur milik PT Pelindo II yang berupa 6 QCC, 21 RTG, 40 Head Truck, 50 Chasis, Fasilitas Workshop, Power House dan office building. Sejak mengambil alih dari Humpuss Terminal Petikemas pada tahun 2000, HPI belum pernah melakukan investasi maupun peremajaan terhadap asset suprastruktur yang mereka miliki. Pencairan dana sebesar 30 juta US$ dari Escrow account hasil penyisihan amortisasi selama ini yang seharusnya terealisir dalam bentuk investasi belum pernah terwujud. Padahal sebagian equipment telah habis nilai bukunya sehingga harus segera dilakukan replacement. Demikian pula keharusan pemasangan kamera CCTV seperti disyaratkan ISPS code juga tidak kunjung terealisir. Akibatnya TPK Koja beroperasi dengan kondisi yang sangat minim dan rendah daya saingnya,sangat kontras dengan PT JICT. Apakah hal ini merupakan taktik bisnis Hutchison ?

Dari sisi PT Pelindo II


Seperti dinyatakan sebelumnya bahwa PT Pelindo II telah menyewakan lahan-lahan yang sedianya dipersiapkan untuk pengembangan terminal petikemas. Akibatnya tidak ada lagi lahan yang tersisa untuk TPK Koja. Bahkan sekedar untuk parkir bagi truck container dan tempat istirahat sopir pun TPK Koja tak mampu menyediakan. Ditambah lagi adanya ketentuan Dirjen Bea dan Cukai yang mengharuskan setiap TPS wajib mempunyai lokasi pemeriksaan behandle sendiri. Jalan akses utama yang banjir, dermaga yang anjlok, gedung kantor semi permanen yang tak layak huni karena kontruksinya hanya untuk 5 tahun dan sekarang berada di lokasi yang rawan (diapit dua instalasi tanki BBM yang flameable) menambah panjang daftar keterpurukan TPK Koja.

‘Dosa’ Pelindo II bertambah lagi dengan menempatkan orang-orang yang tidak kompeten dalam jajaran manajemen TPK Koja. Akibatnya pada akhir tahun 2007 lalu TPK Koja merupakan satu-satunya terminal petikemas modern yang sempat tidak memperoleh sertifikasi ISPS Code dari US Coast Guard. Citra TPK Koja juga sempat jatuh karena ketiadaan prosedur penanganan terhadap barang yang diduga bom tetapi ternyata barang tersebut hanya mainan namun sudah sempat terekspose oleh media bahwa telah ditemukan bom di area TPK Koja sehingga sangat merugikan citranya di dunia internasional. Kinerja Manajemen pun sangat lemah, terbukti dengan fakta bahwa dari 21 RTG yang dimiliki TPK Koja kini tinggal 18 yang efektif beroperasi. Satu buah rusak karena accident pada tahun 2000 dan klaim asuransi pun sudah cair namun raib entah kemana. Dua buah lagi break down sejak tahun 2004 hingga saat ini dikarenakan lemahnya manajemen pengadaan spare part sehingga terjadi budaya kanibalisme spare part. Bisnis terminal petikemas adalah bisnis yang mengandalkan equipment, gagal dalam menjaga nilai ekonomi sebuah equipment berarti selangkah menuju kehancuran.

Di bidang hubungan industrial pun manajemen TPK Koja mempunyai cacat. Dua kali Demonstrasi yang melibat seluruh karyawan pada desember 2006,disusul mogok kerja pada january 2007. Pada november 2007 terjadi pula gerakan slow down operasional yang menyebabkan kapal tertunda 8 – 16 jam. Dan masih segar dalam ingatan pada tanggal 5 juni 2008 yg lalu manajemen TPK Koja mendatangkan puluhan polisi KP3 dengan senjata lengkap untuk mengepung karyawan yang ingin berdialog baik-baik dengan direksi.

Namun apa yang dilakukan Pelindo II atas rapor merah orang – orang kepercayaannya? Per 1 Februari 2007 manajemen TPK Koja malah dianugrahi tittle jabatan Direktur dari yang sebelumnya General Manager. Hal ini jelas-jelas menyalahi akta notarial Perjanjian Kerjasama Operasional. Belakangan diketahui bahwa penganugrahan itu tidak didasari pertimbangan operasional perusahaan namun lebih karena keinginan para pemangku jabatan yang butuh prestise pribadi.

Baik PT Pelindo II maupun PT HPI sama-sama mempunyai dosa, apakah itu yang menyebabkan mereka saling berdiam diri sehingga TPK Koja kian terpuruk?

Ada apa dibalik itu semua?

Secara kasat mata memang telah terjadi penyambungan dermaga sampai pada tahun 2005, yaitu menjadi 650 m (bertambah 112 m) maupun kerjasama peminjaman QCC dan trashipment.. Jika diamati seksama maka penyambungan dermaga dan kerjasama tersebut sebenarnya dalam kerangka memuluskan agenda Hutchison Whampoa untuk memonopoli pelabuhan dengan cara menyatukan dermaga JICT dan TPK Koja.

Selain itu KSO tetap dipertahankan selama 20 tahun sampai tahun 2018. Hal ini merupakan kesengajaan pihak Hongkong karena di dunia internasional cuma dikenal Jakarta Container Port tak peduli apapun status KSO TPK Koja. Yang mereka perlukan cuma pennyatuan dermaga dan itu sudah dapat mereka jual. Dengan demikian masa depan TPK Koja berikut karyawannya semakin tidak jelas dan peran sebagai kompetitor semakin tenggelam.

Pemicu dari semua ini adalah akibat dari dilepasnya TPK Koja ke tangan Hutchison Whampoa, melalui perpanjangan tangannya, yaitu Ocean East dan Ocean Deep, Ltd. pada tahun 2000, perusahaan dalam group yang sama yang membeli JICT. Semua itu tentu saja atas seizin dan sepengetahuan pemerintah dalam hal ini PT. Pelindo II. Upaya Monopoli Hutchison bukan tidak disadari oleh para petinggi PT. Pelindo II, bahkan diketahui secara jelas. Bagaimana tidak? Posisi komisaris PT. JICT sendiri dipegang oleh Direksi Pelindo II. Setiap tindak tanduk Hutchison alih-alih diawasi untuk kepentingan negara, tetapi seolah-olah selalu di amini saja.

International Transport worker Federation (ITF), sudah lantang “meneriaki” para union agar berhati-hati berhadapan dengan para global player di container port, semisal Hutchison.

Kalau kita amati perjalanan privatisasi kebelakang, janji TEP (Tim Evaluasi Privatisasi) Meneg BUMN, ketika menepis tudingan bahwa dijualnya mayoritas (51%) saham Pelindo ke PT.JICT kepada Grosbeak Pte. Ltd. (anak perusahaan HPH) pada tahun 1999 akan menciptakan monopoli di Tanjung Priok, adalah bahwa pemerintah (dalam hal ini Pelindo II) akan menjadikan TPK Koja sebagai kompetitor

Ternyata setahun setelah itu, 48% saham TPK Koja, yang semula dimiliki PT. Humpuss, dialihkan ke Ocean East dan Ocean Deep, Ltd, yang dikemudian hari diketahui publik sebagai anak perusahaan Hutchison Whampoa juga. Akibatnya, monopoli benar-benar terjadi dan eksesnya adalah tenggelamnya TPK Koja. Publik bahkan memahami bahwa hak monopoli Pelindo II ikut terbeli bersamaan dengan terjualnya hak pengelolaan atas TPK Koja dan JICT.

Dengan demikian dapatlah dipahami dengan mudah, bahwa keterpurukan KSO TPK Koja sejak dari aspek marketing bersama sehingga berakibat hilangnya peran TPK Koja sebagai entitas yang seharusnya menjadi kompetitor, penyempitan lahan dan penyatuan fasilitas serta status TPK Koja yang masih KSO sehingga berdampak kepada kemampuan bersaing secara sehat dan lebih jauh lagi adalah demoralisasi pekerja, adalah disebabkan oleh rakusnya pihak Hutchison Whampoa untuk memonopoli Tanjung Priok. Diakui atau tidak, jelaslah bahwa kerakusan Hutchison Whampoa dipermulus oleh ketidakbecusan PT. Pelindo II mengelola aset negara secara profesional dengan prinsip-prinsip GCG sampai saat ini.

Padahal menurut laporan BPK tahun 2004 saja, kinerja keuangan TPK Koja sangat luar biasa dalam memasok keuntungan bagi PT. Pelindo II. Laporan BPK menyebutkan hal sebagai berikut “Terminal Petikemas Koja, suatu perusahaan kerjasama operasi yang 52,12 % investasinya dimiliki oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dengan total aktiva sebesar Rp284.255.502.000 dan total laba bersih sebesar Rp345.859.056.000, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang diaudit oleh auditor independen lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang laporannya telah diserahkan kepada kami (BPK)”

Berikut akan diuraikan sejarah lahirnya KSO TPK Koja sejak dalam kandungan hingga lahir. Sepanjang tulisan dapat dijumpai betapa rakusnya Hutchison Whampoa untuk membawa sebesar-sebesarnya ‘profit’ ke Hongkong dan betapa rakusnya para pejabat BUMN dan Pelindo untuk membawa sebesar-besarnya ‘komisi’ ke rumah masing-masing.

Sayangnya pemerintah Indonesia tidak menerapkan pola repatriasi dalam kebijakan privatisasi dimana pihak-pihak yang membeli aset negara maupun hak pengelolaan aset negara dilarang membawa profitnya ke luar negeri, kecuali menginvestasikan kembali di Indonesia. Itu semua berdampak kepada kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia secara sustainable.

KSO TPK Koja dalam Kandungan

Simak kisah seorang mantan Dirut Pelindo II, Herman Prayitno (HP) yang membidani kelahiran Terminal Petikemas Koja. HP diangkat sebagai kepala subdirektorat perencanaan pengembangan usaha (Rinbang), sebelum kemudian menjadi kepala bidang data dan informasi. Asal tahu, Rinbang adalah sebuah unit strategis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengkajian, pengembangan usaha, dan investasi di pelabuhan.

Kala itu, semangat memajukan Pelabuhan Tanjungpriok dengan ekspansi usaha, menjadi konsentrasi kajian Rinbang. Ada dua pilihan program: melakukan reklamasi di areal Kali Baru Cilincing atau membuka unit terminal peti kemas (UTPK) baru di kawasan Koja, Jakarta Utara. Atas dasar pertimbangan efisiensi biaya dan prediksi gejolak sosial yang ditimbulkan, Dirut Perum Pelabuhan Saiman Sabirin, waktu itu berketetapan untuk lebih memilih pengembangan usaha dengan reklamasi ketimbang membuka terminal baru.

HP diam-diam membocorkan master plan pembangunan TPK III Koja kepada pihak swasta: PT Samudera Reksa Buana (SRB). Padahal, master plan ini sebenarnya sudah dikesampingkan oleh Saiman. Dalam perkembangannya, lantaran peran HP, SRB akhirnya sukses menandatangani nota kesepahaman pengelolaan dengan Perum Pelabuhan, sebelum akhirnya masuk kelompok Humpuss milik Tommy Soeharto.

Rencana reklamasi pun masuk kotak, sementara Saiman Sabirin tergusur dari kursi dirut. Sebaliknya, seiring dengan kian lekatnya hubungan dengan keluarga Cendana, karier HP pun meroket dengan menjabat direktur keuangan sebelum akhirnya direktur usaha. Humpuss Teminal Peti Kemas pun berjalan mulus, meski ratusan miliar duit negara amblas tak jelas juntrungannya. ( dikutip dari media )

TPK Koja yang seharusnya lahir menjadi bayi pelabuhan yang sehat cerdas dan berpotensi tinggi sebagai pelabuhan kelas dunia, akhirnya lahir dalam keadaan cacat sejarah dan cacat hukum.

Kelahiran KSO TPK Koja

TPK Koja lahir berbentuk Kerjasama Operasional (KSO). KSO TPK Koja merupakan badan usaha bukan badan hukum yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Timor I Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi berupa menyediakan jasa terminal bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Perjanjian Induk.

Penyertaan investasi para pihak di dalam kerjasama operasi tersebut adalah Pelindo II memberikan kontribusi investasi sebesar 48% (empat puluh delapan persen) sedangkan HTP sebesar 52% (lima puluh dua persen). Pengoperasian pelayanan jasa bongkar muat petikemas Terminal Petikemas III mulai dilakukan pada tahun 1997 dan baru diresmikan pada tahun 1998 oleh Suharto selaku Presiden Republik Indonesia.

Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok ( KSO TPK Koja ) dilakukan antara PT. Pelindo II dengan PT Humpus Terminal Petikemas selanjutnya disebut HTP dilakukan pada tahun 1994 yang diwujudkan di dalam dokumen Perjanjian Induk Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok.

Setelah dilakukannya penyesuaian ataupun perhitungan realisasi investasi per 30 Oktober 1998, maka Perjanjian Induk tersebut kemudian mengalami adendum/amandemen pada tanggal 26 Maret 1999. Selanjutnya dalam mengoperasikan bentuk kerjasam dimaksud pada Perjanjian Induk, maka dibuat Akta Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Petikemas Koja Nomor 53 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah S.H., Notaris di Jakarta tanggal 23 Oktober 1996. Sehingga kontribusi investasi para pihak di dalam kerjasama operasi tersebut, PT. Pelindo II memberikan kontribusi investasi sebesar 52,12% (lima puluh dua koma dua belas persen) sedangkan HTP sebesar 47,88% (empat puluh tujuh koma delapan puluh delapan persen)

Paska Kelahiran TPK Koja

Sebagai terminal petikemas baru pada saat itu TPK Koja telah mampu membukukan prestasinya dengan baik. Dalam waktu dua tahun saja setelah beroperasi, tahun 1998 arus petikemas (Throughput ) yang melalui TPK Koja mengalami peningkatan sebesar 287.676 Teus (109% ) dibanding tahun 1997 yang hanya sebesar 137.821 TEUs.
Prestasi ini terus meningkat, di tahun 1999 produksi TPK Koja juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 37%, atau setara dengan produksi sebesar 393.872 TEUs. Disusul pada tahun 2004, kapasitas pencapaian produksinya mampu melayani hingga 558.259 TEUs dibanding tahun 2003 yang hanya mencapai angka 547.280 TEUs. Total laba bersih yang telah disetor ke negara pada tahun 2004 saja sebesar Rp345.859.056.000 (Laporan BPK). Itu berarti lima kali lipat lebih diatas deviden yang dapat dishare oleh JICT kepada negara. Itu semua tidak lepas dari nilai dan visi yang diyakini (belief) oleh para pekerja akan masa depan TPK Koja.

Namun, imbalan apa yang diterima oleh TPK Koja beserta pekerjanya selain masa depan yang tidak jelas? Pelindo II mengklaim laba dan kepemilikan tetapi “malas berfikir” untuk masa depan TPK Koja, setidaknya memberikan status PT.

Misteri Pengalihan Saham Humpuss ke Hutchison

Pada tahun 2000, HTP selanjutnya menjual seluruh kontribusi investasinya di dalam kerjasama dimaksud kepada Ocean East dan Ocean Deep,.

Tiga tahun setelah beroperasi, akhirnya pada tahun tahun 2000, kepemilikan HTP pun dialihkan ke Ocean East & Ocean Deep (OE&OD) Pte Ltd. yang berkedudukan di Mauritius, yang keduanya didirikan pada waktu yang bersamaan yaitu pada tanggal 24 Maret 2000 dan merupakan bagian dari grup HPH, yang selanjutnya membentuk perusahaan bernama PT Ocean Terminal Petikemas (OTP). Belakangan baru diketahui bahwa Grosbeak dan OE&OD adalah perusahaan yang dimiliki oleh grup yang sama, yaitu Hutchison Whampoa Group, yang memiliki Hutchison Port Holding (HPH).

Berpindahnya saham secara diam-diam, ini menandai babak baru peta bisnis petikemas di pelabuhan. Genderang monopoli di pelabuhan petikemas Tanjung Priok pun ditabuh keras-keras oleh pihak Hongkong, ambisi dan mimpi sudah di pelupuk mata. Ditandai oleh upaya pemasaran bersama dengan nama JCP (Jakarta Container Port) dan intimidasi terhadap pelayaran yang tidak mau melabuhkan kapalnya di kedua terminal tersebut.

Terbukti, sepanjang pelaksanaan privatisasi ternyata pengaruh penguasaan HPH dalam pengoperasian jasa terminal pelayanan bongkar muat petikemas secara nyata terlihat ketika dilakukan upaya-upaya untuk menekan beberapa perusahaan pelayaran pengguna jasa terminal bongkar muat petikemas supaya bersedia menandatangani kontrak eksklusif sebagaimana dilakukan pada salah satu perusahaan pelayaran Perancis melalui surat tertanggal 5 April 2002 yang ditandatangani bersama oleh Presiden Direktur PT. JICT dan General Manajer KSO TPK Koja. Disamping itu juga dilakukan upaya untuk menghambat pelaku usaha baru memasuki pasar bersangkutan dengan menggunakan klausul 32.4 authorization agreement.

Tidak kurang dari 3 juta TEUs petikemas lalu lalang di pelabuhan Tanjung Priok dengan market share 75% PT. JICT dan 25% KSO TPK Koja. Dengan mengambil alih kepemilikan HTP di KSO TPK Koja, maka makin jelaslah bahwa tujuan utama pengalihan ini adalah ingin menguasai pangsa pasar. Sejatinya KSO TPK Koja dipersiapkan sebagai kompetitor bagi PT. JICT yang mayoritas dimiliki oleh HPH.

Saham Humpus di KSO itu sendiri merupakan akal-akalan hasil KKN orde baru dengan berhutang ke Bank milik negara seperti BNI 46. Kerugian negara sangat besar. Saham akal-akalan inilah yang kemudian dialihkan ke Hutchison. Hutchison bukan tidak tahu, tetapi mimpi memonopoli pelabuhan Tanjung Priok nampaknya menjadi objective goal untuk menyiapkan dana berapapun dan resiko apapun.

Dalam perjalanannya, KSO TPK Koja hanya menjadi alat untuk kepentingan dan sapi perahan HPH dengan perpanjangan tangannya PT. OTP. Statusnya dipertahankan KSO, dimana tidak memiliki otoritas terhadap anggaran, dari sisi pekerja membuat status masa depan menjadi tidak jelas. Bukan hanya KSO TPK Koja, PT. JICT pun diperas habis-habisan dengan berbagai macam setoran. Lagi-lagi pertanyaan yang sama diajukan, “apakah Petinggi Pelindo II tahu akan hal ini?” jawabannya kita semua tahu.

Mahkamah Agung RI pun telah mengetukkan palu atas permohonan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan telah terjadi monopoli di pelabuhan petikemas Tanjung Priok.

Status KSO yang Merugikan Negara

Dari uraian di atas, telah jelas bahwa dalam skala makro status KSO bagi TPK Koja jelas berakibat pada kerugian negara, setidaknya peluang korupsi dan dibawanya pundi-pundi keuntungan ke negeri orang semakin besar. Lihat saja berbagai aturan pengadaan serta penunjukkan vendor dan supplier strategis selalu dalam “intervensi” pihak Hutchison.

Disisi lain, status KSO ini sangat menguntungkan bagi pihak Hutchison, karena akan menciptakan peluang monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat di pelabuhan, dan hal itu memang sudah terjadi.

Hutchison hanya berkepentingan membesarkan PT. JICT, sedangkan pembelian saham HTP di KSO TPK Koja memang direncanakan agar tidak ada kompetitor di Pelabuhan. Jangan sampai terkecoh, karena apapun yang dilakukan terhadap TPK Koja, selalu dalam kerangka upaya memonopoli pelabuhan Tanjung Priok, bukan kemajuan TPK Koja itu sendiri.

Buktinya sampai saat ini status KSO terus dibiarkan karena memang tidak penting. Padahal addendum perjanjian induk KSO TPK Koja, pasal 29 (Lain-Lain) ayat 4) ditulis “Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan TPKK, bentuk kerjasama Operasi antara pihak pertama dengan pihak kedua (TPKK) dapat disesuaikan menjadi bentuk badan Usaha Patungan Berbadan Hukum”

Status Usaha Berbadan Hukum ini berimplikasi luas, baik bagi kemampuan TPK Koja untuk berkompetisi bisnis yang sehat maupun masa depan dan kesejahteraan pekerja. Namun sekali lagi, kelihatannya Pelindo II “malas berfikir” untuk mendorong kejelasan status bagi TPK Koja beserta karyawannya.

Masalahnya, apakah perjanjian induk beserta addendum itu masih berlaku paska pengalihan saham HTP ke OTP?

Ketidakjelasan Status Karyawan TPK Koja

Dari sisi kesejahteraan karyawan JICT jauh dibanding TPK Koja, karena sekali lagi Hutchison memang hanya peduli dengan JICT bukan TPK Koja. Namun sayangnya TPK Koja setelah ‘tidak dipedulikan’ oleh orang tua tiri Hongkong-nya, ternyata orang tua kandungnya ‘malas’ mengurusi, setidaknya tidak menjadi prioritas. Mungkin ikut-ikutan Hutchison. Alih-alih disetarakan dengan JICT agar bisa berkompetisi sehat baik dari segi kompetensi individu maupun kompetensi perusahaan, malah cenderung digiring untuk disetarakan dengan PELINDO. Padahal PELINDO II sendiri juga “malas berfikir” untuk status karyawan setelah masa konsesi berakhir 2018.

Memang status karyawan di addendum perjanjian induk pasal 14 (manajemen sumber daya manusia) ayat 3) “Pada saat berakhirnya Kerjasama Operasi (KSO) ini, pegawai tetap TPKK dapat menjadi pegawai pihak pertama sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama” ini menjadi pelindo punya justifikasi untuk pelindonisasi terhadap koja dari segi aturan dan kesejahteraan tapi tidak mau ambil keputusan mengenai status karyawan ketika 2018, karena bagi mereka itu hal yang prematur untuk dibahas.

Kesimpulan

Terlepas dari latar belakang dan sejarah berdirinya KSO TPK Koja, yang pasti bahwa KSO TPK Koja telah mencatatkan unjuk kerja yang luar biasa serta kontribusi profit yang sangat signifikan bagi PT. Pelindo II
Pengalihan kontribusi saham HTP di KSO TPK Koja kepada Hutchison Whampoa telah menyebabkan ekses monopoli di Pelabuhan Tanjung Priok, karena Hutchison juga menguasai mayoritas saham di JICT.

Di lapangan, praktek monopoli tersebut telah dibuktikan dan dibenarkan dengan keputusan KPPU dan Mahkamah Agung RI.
Sepanjang sejarahnya praktek monopoli menciptakan KKN dan kegiatan memperkaya diri sendiri.

Monopoli tersebut telah membuat TPK Koja kehilangan peran sebagai kompetitor untuk pelayanan petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok, yang menjamin persaingan usaha secara sehat. Karena kehilangan peran maka masa depan TPK Koja maupun Karyawan menjadi suram.

Bagi pihak Hutchison sepanjang bisa menancapkan kukunya selama mungkin dengan memperpanjang konsesi dan melakukan monopoli sepanjang itu pula apapun bisa dilakukan termasuk mensejahterakan karyawan. Sebagai orang tua tiri KSO TPK Koja, tentu saja pihak Hutchison tidak menginginkan TPK Koja “hidup” kecuali dalam bayang-bayang PT. JICT.

Bagi TPK Koja tidak ada pilihan kecuali mencari orang tua angkat, karena orang tua kandungnya sendiri, PT. Pelindo II tidak berkenan memperjelas status serta peran TPK Koja secara signifikan. Bisa jadi karena tekanan pihak Hutchison.

Serikat Pekerja bersama network internasionalnya harus mengambil peran aktif mencari orang tua angkat, apabila pihak Pelindo II masih “takut dan malas” dalam menentukan sikap yang positif terhadap TPK Koja. Pendekatan terhadap Kementrian dan lembaga terkait khususnya Kementrian BUMN dan Komisi III DPR RI harus intensif dilakukan, mengingat telah terjadi ekses akibat penyimpangan privatisasi.

2 Tanggapan

  1. jilid 2 yang sangat-2 bagus..membuka mata hati saya..masa lalu mmg kadang menyakitkan ya..nah skrng kita sama-2 berpikir jernih dan rasional untuk menyelesaikan mslh ini utk kebahagiaan semua..tpk koja sdh menjadi mslh nasional..thn 2018 msh 10 thn lg..mmg hrs cepat diputuskan segera status karyawan n tpk koja nya..bpk angkat akan susah dan lama prosesnya..belum lg mo pemilu kan..sekedar masukan..apa tpk koja jadi jict-3 aja? perlu pembahasan lbh lanjut kan?

  2. Kaluk saya wong Hucthison,..
    KOJA segera tak merge dgn JICT, nek dibilang monopoli yo wis ben mesisan wae, daripada monopoli banci..

    Lha kaluk saya wong Pelindo..
    Juwal aja KOJA ke Hutchison,.. wong saya yo nda becus blass ngurusin.. gitu aja kok repot..

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: