Tata Cara Pengaduan Tindak Pidana Korupsi

Dalam menjalani aktivitas sehari-hari dilingkup perusahaan mungkin kita melihat ada beberapa “oknum” pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi namun kita binggung bagaimana cara melaporkan kasus tersebut, berikut kami tampilkan tata cara pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

Landasan Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mungkin memberantas korupsi tanpa bantuan dari segenap komponen bangsa, terutama dari masyarakat.
Menurut UU No.30/2002 , pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (pasal 6).
Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

  • Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

  • Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

  • Menyangkut kerugian negara paling sedikit                   Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Milyar Rupiah).( Pasal 11)

Secara khusus peran serta masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2000 , tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK)

Pengertian Tidak Pidana Korupsi

UU No. 31/1999 jo UU No.20/2001 , menyebutkan bahwa pengertian korupsi setidaknya mencakup segala perbuatan :

  • Melawan Hukum, memperkaya diri, orang/badan yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).

  • Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 3).

  • Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6 dan 11)

  • Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9 dan 10)

  • Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12)
  • Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7)
  • Delik Gratifikasi ( pasal 12B dan 12C)

Peran Serta Masyarakat

Setiap orang, organisasi masyarakat & LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan TPK, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) atau KPK.

Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus dilakukan secara bertanggung-jawab ( PP No. 71/2000 Pasal 2 ayat 2) , dan disampaikan secara tertulis dan disertai dengan :

  • Nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSM dengan melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya, dan..

  • Keterangan mengenai dugaan pelaku TPK dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan.
    ( PP No.71Tahun 2000 Pasal 3 ayat 1)

Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Format penyampaian pengaduan
Pada dasarnya pengaduan disampaikan secara tertulis. Walaupun peraturan yang ada menyebutkan bahwa pengaduan dapat dilakukan secara lisan, tetapi untuk lebih meningkatkan efektifitas tindak lanjut atas suatu perkara, maka pengaduan yang diterima masyarakat hanya berupa pengaduan tertulis.

Identitas pelapor/pemberi informasi pengaduan

Untuk memudahkan tindak lanjut, dan jika diperlukan adanya penjelasan lebih dalam, maka wajib disertakan identitas diri pelapor. Identitas yang perlu disampaikan dalam pelaporan, mencakup:

Nama, Pekerjaan, Alamat rumah dan Tempat bekerja, Telepon yang dapat dihubungi, serta identitas lain yang dianggap perlu.

Pengaduan melalui telpon, Fax, e-mail, dan SMS akan ditindak-lanjuti apabila telah disusulkan dengan data lengkap, sesuai dengan PP No.71/2000 pasal 2 dan 3.

Pengungkapan Materi Pengaduan
Laporan setidaknya mengungkap jenis penyimpangan, fakta/proses kejadian, penyebab dan dampak (kerugian negara yang ditimbulkan)

Alat dan barang bukti

Jika ada, laporan dapat disertai alat bukti, Pasal 184 ayat (1) KUHP merujuk beberapa alat/barang bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Sedangkan didalam UU No. 20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 26A , dikenal juga bukti lain (dan tidak terbatas pada) informasi/data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Perlindungan Hukum pelapor/ pemberi informasi pengaduan

KPK mempunyai kewajiban untuk melindungi identitas pelapor tersebut (PP No.71 Tahun 2000, Bab.II Pasal 6 ayat 1) dan apabila diperlukan , atas permintaan pelapor, KPK atau Penegak Hukum dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya. (PP No.71/ 2000, Bab.II Pasal 6 Ayat 2)

Penghargaan

Kepada setiap orang, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang telah membantu upaya pencegahan atau pemberantasan TPK dapat diberikan penghargaan berupa Piagam atau Premi, setelah putusan pengadilan yang mempidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap (PP No.71/2000, bab III pasal 7 s/d 11).

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

PO.BOX : Kotak Pos 575, Jakarta 10120
Email : pengaduan@kpk.go.id
Telepon : (021) 2350 8389
Fax : (021) 352 2623
SMS : – 0811 959 575 (baca 0811 959 KPK )
0855 8 575 575 ( baca 0855 8 KPK K PK)
Web : http://www.kpk.go.id/

About these ads

12 Tanggapan

  1. Informasinya lengkap banget.. bagus untuk disebarluaskan…

    Mudah2an KPK yang sekarang minimal seperti yang dulu.. Sebetulnya agak ragu juga sih kalo baca berita tentang seleksi pimpinan KPK yang dilakukan Komisi 3 DPR 3-5 desember 2007 ini..

    Apa boleh buat, sebagai rakyat biasa, kita cuma bisa berharap dan minta tolong pada Tuhan.. Soalnya wakil rakyat dan pemimpin kita jago-jago kalau ngomong.. Begitu jagonya sampai-sampai kita sudah gak bisa bedakan lagi mana omongan mereka yang benar dan yang salah..

  2. Tolong di konfirmasi ke kepala sekolah, tentang dana BOS yang tidak transparan temasuk kepada kepada bendahara BOS. alamat
    SDN BEKASI JAYA I
    Jln .Agus Salim No. 122C Bekasi Timur
    Masuk lewat proyek Bekasi Depan Radio DAKTA Bekasi

    Terima Kasih

  3. mohon segera tindak lanjuti oleh kpk adanya sistem korupsi berjamaah yang telah mengakar di propinsi jambi khususnya di kabupaten kabupaten bagian barat jambi

  4. harus segera berantas korupsi di negeri ini khususnya di daerah jambi..!!! supaya negara ini lebih maju dan beradab hapus dan tidak tegas para koruptor yang memakan uang rakyat …!!….merdeka….!!!

  5. Mohon KPK untuk turun ke Sinjai dalam 5 Tahun terakhir terjadi Penyalahgunaan APBD yang terkesan merugikan Negara, contoh Kasus terakhir Pembangunan Wisma daerah (Hotel) di kabupaten Sinjai yang menelan Biaya }9 milyar dng tahapan pekerjaan tahun 2006 – 2007, oleh Bupati ditegaskan dalam rapat Paripurna DPRD pada Penetapan APBD 2008 ditegaskan bila tidak selesai hingga maret 2008 maka akan diputuskan kontraknya, namun hingga saat ini mei 2008 kontrak tersebut tidak putus bahkan secara sepihak tanpa melibatkan DPRD dilakukan adendum, dan sang kontraktor dijadikan tim suksesnya dalam pilkada.
    Dana Bantuan APBD untuk Kegiatan PKK, justru dibagi-bagikan ke Masyarakat dalam rangka Pilkada sehinga tdk adalagi pembinaan sebagaimana doiprogramkan sebelumnya dalam RAPBD.
    dan lain-lain yang tak dapat disebutkan satu persatu. terimakasih

  6. Mohon KPK untuk turun ke Sinjaiakhir-akhir ini menjelang PILKADA Kab. Sinjai SULSEL, Puluhan Mobil Dinas, dpakai tidak sesuai peruntukan, bahkan ada yang telah dirubah bentuknya diganti Platnya contoh salahsatunya adalah Mobil jenis Taf 4×4 Warna Putih Plat no. DD 19 Z yang selama ini digunkan oleh Kepala Kantor Pertambangan Kab. SInjai, kini dirubah warnanya menjadi loreng Merah Hitam (Pemuda Panca Sila) dan Platnya Dirubah dari plat dinas ke Plat Pribadi, mobil inilah kemudian dipakai memobilisasi massa dan mengawal perjalan Incumbent(Calon Bupati) dalam berkampanye/Sosialisasi menjelang PILKADA 11 Juni 2008 mendatang.

  7. Mohon kepada KPK untuk mengusut adanya dugaan atau kecendrungan penyalahgunaan anggaran oleh seorang asisten II Ekonomi dan Program Kota Cimahi. Dalam satu tahun terakhir sering melakukan perjalanan dinas, hampir dalam satu minggu sekali yang bersangkutan sering bepergian keluar kota dengan alasan dinas luar, padahal yang bersangkutan sering mangkir dari kantor, Dia melakukan perjalanan dinas karena alasan yang bersangkutan akan melaksanakan pesta pernikahan anaknya dengan seorang mantan Panglima Wirabuana bulan Juni 2008.
    Sebelumnya san asisten II ini pernah tersangkut masalah dimasa lalu sewaktu menjabat sebagai Wedana di Jawa Barat( Kotanya tidak persis)

  8. terus terang saya muak dengan cara kerja di PT. Jamsostek.
    saya adalah karyawan disalah satu rekanan di PT. jamsostek yaitu pengelolaan gedung menara jamsostek, yang pada akhirnya saya mengundurkan diri tahun 2007 kemarin.
    banyak praktek kolusi yang luar biasa di jamsostek
    pengaturan proyek, harga barang yg tidak masuk akal/mengada-ada,,
    coba perhatikan kontrak2 pengelolaan dan pekerjaan perbaikan gedung menara jamsostek yg merugikan negara muilyaran rupiah,.semuanya hasil kolusi jamsostek dengan para rekan-rekannya,..

  9. bagaimana kalau tindak pidana korupsi itu nominalnya di bawah 100 juta, kemana harus diadukan?

  10. Keseriusan pemerintah dalam membenahi korupsi di negeri tercinta ini rasanya tidak akan lengkap tanpa didukung dengan UU perlindungan saksi yang sampai saat ini belum juga terwujud, ini sangat penting karena nasib para saksi dan keluarganya, terutama dalam kasus-kasus yang besar sangat rawan. Banyak rumor yang kita dengar dari khalayak bahwa nasib para saksi sangat menderita lahir dan batin,
    wallahualam.

  11. 1. Kinerja KPK harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat akhir2 ini sudah banyak kasus-kasus yang sudah di tangani , mulai dari kasus penyuapan dilembaga Kejaksaan, Pemerintah , keperusahaan Negara , Dll. namun bagaimana dengan Lembaga Kepolisian yang sejak dulunya syarat dengan pungutan terutama masalah pembuatan SIM dan STNK belum tersentuh sama sekali. dan sepertinya aman2 saja. kalau perlu tanyakan Perolehan SIM dan STNK mulai tahun 2006 ke belakang. soalnya kalau 2007-2009 mungkin sudah ada pembenahan walaupun agak terlambat.
    2. Tolong diselidiki juga barang bukti-barang bukti yang belum tidak jelas kemana dilarikan. selama ini Kepolisian kurang transparan terhadap barang bukti. selama ini yang di perlihatkan hanya berupa Miras, Ganja yg kadang2 di pertontonkan di muka umum/TV. namun yang namanya barang bukti yg berupa Mobil Mewah, dan barang -barang berharga lainya tidak pernah terlihat kemana larinya. Kalau dilelang kapan pelaksanaaannya . Mohon kepada KPK jangan pilih kasih.

  12. Untuk pembrantasan korupsi saya sangant mendukung sekali. kalau perlu KPK melakukan pemeriksaan kepada seluruh Sekolahan yang telah mendapat Dana BOS. Banyak Kepala sekalah yang membangun rumah rame-rame setalah adanya dana BOS. Hal ini perlu di selidiki.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: